Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Belanda

A+
A-
4
A+
A-
4
Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Belanda

YURISPRUDENSI merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diikuti hakim-hakim lain. Putusan hakim terdahulu tersebut dipandang menjadi instrumen untuk memperoleh kepastian dan konsistensi putusan hakim.

Putusan hakim terdahulu atau preseden menjadi sumber hukum utama untuk negara yang bersistem hukum Anglo Saxon. Lantas, bagaimanakah peran yurisprudensi dalam hukum pajak di negara yang menganut sistem Eropa Kontinental seperti Belanda?

Peran yurisprudensi dalam hukum pajak menjadi topik utama dalam jurnal yang berjudul ‘The Role of Precedents in Netherlands Tax Litigation’. Adapun jurnal ini ditulis oleh Wouter Blokland, Coen Maas, dan Peter Wattel. Dalam jurnalnya, penulis mengurai peran yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa pajak di Belanda.

Baca Juga: Sengketa Transaksi Penjualan Semen yang Belum Dilaporkan dalam SPT

Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Secara formal, asas stare decisis dan preseden tidak mengikat di Belanda. Namun, dalam praktiknya, putusan hakim terdahulu dari Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) berperan penting di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Penulis menyatakan penafsiran hukum dalam putusan Hoge Raad memiliki efek mengikat secara tidak resmi. Sebab, kurang tepat juga apabila pengadilan yang lebih rendah menentang putusan yang telah ditetapkan pengadilan yang lebih tinggi yakni Hoge Raad.

Lebih lanjut, terkadang pada pengadilan tingkat pertama dan banding juga mencoba untuk mengubah pertimbangan hukum Hoge Raad. Dalam hal ini, terdapat perbedaan penafsiran hukum antara Hoge Raad dan pengadilan di bawahnya.

Baca Juga: Gara-Gara Uang Hadiah, Penyelenggara Poker Dituduh Menghindari Pajak

Perbedaan penafsiran memang berpotensi terjadi ketika adanya perkembangan sosial dan diubahnya suatu ketentuan. Putusan hakim terdahulu hanya dapat digunakan sebagai acuan terhadap kasus hukum yang sama.

Secara umum, Hoge Raad tampaknya akan mempertahankan presedennya sampai setidaknya dalam jangka sepuluh tahun, kecuali adanya alasan yang mendesak. Ketika pengadilan tingkat pertama dan banding mengikuti putusan Hoge Raad, biasanya pertimbangan hukumnya juga sama seperti putusan terdahulu.

Pentingnya preseden ternyata berkorelasi dengan tugas yang melekat pada Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum Belanda setidaknya terdapat dua tugas utama Mahkamah Agung. Pertama, memastikan konsistensi implementasi hukum. Kedua, adanya pengembangan hukum.

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Permintaan Data/Informasi Wajib Pajak

Para ahli berpendapat bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan hukum, khususnya ketika mengisi celah legislatif dan mendefinisikan istilah hukum yang kabur, Hoge Raad dapat dipandang sebagai legislator pengganti. Namun, konsep seperti itu masih banyak diperdebatkan karena dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan ketentuan dalam konstitusi.

Berkenaan dengan sejumlah masalah perpajakan, preseden Hoge Raad memang tidak menjadi sumber hukum utama, tapi tetap dapat menjadi sumber hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian sengketa pajak.

Apabila preseden dimanfaatkan, keputusan hakim selanjutnya dibuat berdasarkan keputusan sebelumnya. Selain itu, hakim juga dapat memperpanjang, menyesuaikan, menyempurnakan atau membatasi aturan yang dijatuhkan dalam keputusan sebelumnya.

Baca Juga: Sengketa Penetapan Tarif Preferensi AANZFTA atas Impor Sapi

Pendekatan ini membantu Hoge Raad memenuhi kebutuhan wajib pajak dan otoritas pajak untuk memperoleh kejelasan dan kepastian. Penggunaan preseden juga akan memberikan konsistensi atas putusannya.

Secara keseluruhan, jurnal ini mampu menjelaskan dengan komprehensif peran-peran yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa pajak di Belanda. Pembahasan dikupas dengan runtut dan memberikan gambaran prosedur penggunaan putusan hakim terdahulu sebagai acuan memutus sengketa saat ini. Dengan demikian, pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan penulis.

Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yurisprudensi memang bukanlah sumber hukum utama. Namun, sepertinya penggunaan yurisprudensi dalam memutus sengketa juga penting untuk dipertimbangkan untuk memberikan kejelasan, kepastian, serta konsistensi hukum bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

Pembahasan dalam jurnal ini sangat menarik bagi para wajib pajak, otoritas pajak, peneliti hukum, dan tentunya praktisi.*

Topik : buku, jurnal, hukum pajak, yurisprudensi , pengadilan pajak, putusan hakim, sengketa pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 26 Juni 2020 | 18:41 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 26 Juni 2020 | 18:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 25 Juni 2020 | 12:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 24 Juni 2020 | 14:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP