Fokus
Literasi
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Waduh, Ratusan Kendaraan Pelat Merah Tunggak Pajak 1-3 Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Waduh, Ratusan Kendaraan Pelat Merah Tunggak Pajak 1-3 Tahun

Ilustrasi. (DDTCNews)

BETUN, DDTCNews—Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah (UPT-Penda) Bapenda NTT wilayah Malaka menyebutkan masih ada ratusan kendaraan dinas milik Pemkab Malaka yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kepala UPT Penda wilayah Malaka Clara MF Bano mengatakan sebanyak 314 kendaraan motor dan mobil pelat merah masih menunggak pembayaran PKB. Tunggakannya bervariasi antara satu tahun sampai dengan tiga tahun pajak.

“Kami mengharapkan kendaraan Dinas Pemkab Malaka bebas tunggakan PKB. Kami tetap dan terus mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Pemkab Malaka,” katanya dikutip Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: Diperpanjang Lagi! Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 30 Oktober

Clara menyebutkan komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan dengan Pemkab Malaka perihal tunggakan pajak kendaraan dinas. Dia berharap dengan Pemkab Malaka melunasi seluruh tunggakan pajak tahun ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Malaka Aloysius Payong mengatakan telah berkoordinasi dengan UPT Pemda untuk meneruskan tunggakan pajak tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dia meminta para pimpinan SKPD yang memiliki tunggakan PKB untuk segera membayar ke kas provinsi. Menurutnya, sudah ada pos anggaran operasional di setiap SKPD untuk pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor dinas terkait.

Baca Juga: Wuih, Target Pajak Kota Ini Sudah Terlampaui

"Ini preseden tidak baik. Kami lagi koordinasikan dengan SKPD terkait untuk segera bayar. Setiap SKPD sudah dapat alokasi biaya operasional kendaraan termasuk bayar pajak," ujarnya dilansir Pos Kupang.

Topik : provinsi ntt, kabupaten malaka, pajak kendaraan bermotor, PKB, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 23 September 2020 | 12:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Rabu, 23 September 2020 | 09:40 WIB
PEMPROV LAMPUNG
Selasa, 22 September 2020 | 10:45 WIB
KABUPATEN PANGKAJENE
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:45 WIB
PP 52/2020
Rabu, 30 September 2020 | 15:15 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:12 WIB
PMK 134/2020
Rabu, 30 September 2020 | 13:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK