Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

UU PNBP Terbit, Begini Caranya Dapat Tarif 0%

3
3

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU 9/2018 yang menawarkan tarif 0% ini menggantikan UU PNBP sebelumnya yang sudah berlaku lebih dari 20 tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan tarif dalam UU PNBP 2018 bisa mencapai 0%. Namun, pemerintah mengatur syarat pemberian tarif 0% yang diatur dalam Pasal 13 itu hanya untuk beberapa aspek tertentu saja.

“Pertimbangannya antara lain pertama, penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar, yaitu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan,” katanya di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Luncurkan BAS Online, Ini Harapan Sri Mulyani

Lebih lanjut Hadiyanto menjelaskan pertimbangan kedua dalam memberiikan tarif 0% tersebut juga hanya berlaku untuk masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UU 9/2018 juga mengusung penguatan landasan hukum pengelolaan keuangan negara, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan. Pemerintah berharap adanya tata kelola pemerintahan yang bersih untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi.

UU tersebut juga akan mengoptimalkan sumber penerimaan negara, mendukung kebijakan pemerintah, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, menyederhanakan jenis dan tarif PNBP terkait dengan layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab menyediakannya.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Ke depan, sambung Hadiyanto, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengoptimalkan implementasi PNBP. Sayangnya, pemerintah belum dapat memastikan kapan persisnya PP tersebut akandiluncurkan.

Di samping itu, menurutnya pemerintah bisa semakin mengoptimalkan penerimaan PNBP dari pembayaran yang kurang disetorkan atau sudah dipungut tapi belum disetorkan. “Dalam hal ini, saya rasa peran Irjen lebih mengarah ke aspek ini,” tutupnya. (Bsi)

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

“Pertimbangannya antara lain pertama, penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar, yaitu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan,” katanya di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Luncurkan BAS Online, Ini Harapan Sri Mulyani

Lebih lanjut Hadiyanto menjelaskan pertimbangan kedua dalam memberiikan tarif 0% tersebut juga hanya berlaku untuk masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UU 9/2018 juga mengusung penguatan landasan hukum pengelolaan keuangan negara, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan. Pemerintah berharap adanya tata kelola pemerintahan yang bersih untuk dapat mewujudkan kemandirian ekonomi.

UU tersebut juga akan mengoptimalkan sumber penerimaan negara, mendukung kebijakan pemerintah, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, menyederhanakan jenis dan tarif PNBP terkait dengan layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab menyediakannya.

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Ke depan, sambung Hadiyanto, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengoptimalkan implementasi PNBP. Sayangnya, pemerintah belum dapat memastikan kapan persisnya PP tersebut akandiluncurkan.

Di samping itu, menurutnya pemerintah bisa semakin mengoptimalkan penerimaan PNBP dari pembayaran yang kurang disetorkan atau sudah dipungut tapi belum disetorkan. “Dalam hal ini, saya rasa peran Irjen lebih mengarah ke aspek ini,” tutupnya. (Bsi)

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan
Topik : UU PNBP, tarif 0%, keuangan negara
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI