Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Utang Indonesia Senilai Rp5,1 Triliun Dihapus dengan Skema Debt Swap

A+
A-
3
A+
A-
3
Utang Indonesia Senilai Rp5,1 Triliun Dihapus dengan Skema Debt Swap

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat total pinjaman Indonesia yang telah dihapuskan melalui skema debt swap hingga saat ini mencapai US$334,94 juta atau setara Rp5,1 triliun.

Laporan APBN Kita edisi Oktober 2022 menjelaskan debt swap merupakan konversi pinjaman menjadi investasi kegiatan. Pemerintah mendapat tawaran penghapusan utang melalui debt swap dari Jerman, Italia, Amerika Serikat dan Australia.

"Dengan adanya komitmen pemerintah untuk terus mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistis, Indonesia masih dianggap positif serta hingga kini negara peminjam masih bersedia menawarkan pengalihan utang menjadi investasi kegiatan berkelanjutan melalui debt swap," kata Kemenkeu dalam laporan APBN Kita, dikutip pada Rabu (26/10/2022).

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Belanja PC-PEN Tembus Rp1.645 Triliun dalam 3 Tahun

Laporan tersebut menjelaskan salah satu risiko yang perlu diwaspadai pada saat ini yakni adanya potensi krisis utang global. Dalam hal ini, skema debt swap dapat menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk menjaga rasio utang pemerintah tidak menyentuh rasio yang telah ditentukan oleh UU Keuangan Negara sebesar 60% PDB.

Debt swap merupakan mekanisme konversi utang menjadi program atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani beberapa permasalahan. Debt swap pada praktiknya berlaku untuk utang-utang lama, serta diberikan oleh negara-negara maju dan memiliki hubungan bilateral yang relatif kuat dengan Indonesia.

Dengan kata lain, utang yang menjadi objek debt swap tersebut dihapuskan atau pemerintah sudah lepas dari kewajiban pembayarannya.

Baca Juga: APBN 2023: Belanja Aman, Penerimaan Dibayangi Turunnya Harga Komoditas

Skema debt swap mulai ada sejak dicanangkannya perjanjian Paris Club 2 pada 2000. Adapun hingga 30 September 2022, realisasi penghapusan utang melalui debt swap telah mencapai US$290,51 juta atau ekuivalen Rp4,4 triliun.

"Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati, pemerintah juga berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan total nilai US$215,35 juta," kata Kemenkeu.

Implementasi debt swap di Indonesia dapat kita lihat dari konversi utang yang diberikan Jerman dan Australia yang peduli terhadap kesehatan, antara lain untuk pemberantasan AIDS, tuberculosis, dan malaria di Indonesia. Sejalan dengan fokus Jerman terhadap pendidikan, sebagian debt swap juga digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan seperti program beasiswa, pelatihan
guru, serta rekonstruksi dan rehabilitasi gedung sekolah.

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2023 Masih Dibayangi Beragam Risiko, Apa Saja?

Kemudian, Amerika Serikat juga bersedia menukar pinjaman Indonesia dengan pembiayaan untuk proyek konservasi hutan tropis sesuai dengan undang-undang konservasi hutan tropis/Tropical Forest Conservation Act (TFCA). Terakhir, program debt swap dengan Italia digunakan untuk merekonstruksi Aceh dan Nias pascabencana alam.

Kemenkeu menilai debt swap bagi Indonesia menjadi satu program yang memberikan dampak signifikan untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia serta menjadi kontributor kontribusi positif bagi upaya pemulihan perekonomian. Ke depannya, opsi debt swap akan tetap terbuka untuk dilaksanakan, bahkan dimungkinkan memperluas penjajakan ke negara peminjam lain.

"Dengan demikian, diharapkan nominalnya akan semakin meningkat serta memberikan kontribusi yang lebih banyak bagi investasi kegiatan berkelanjutan di Indonesia," bunyi laporan APBN Kita.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan Pajak yang Dibayarkan Bakal Kembali ke Masyarakat

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : utang pemerintah, utang Indonesia, pembiayaan utang, APBN, belanja pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Januari 2023 | 14:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN 2022 Defisit Rp464,3 Triliun, Sri Mulyani: Jauh Lebih Rendah

Minggu, 01 Januari 2023 | 09:30 WIB
TUNISIA

Pulihkan Defisit pada 2023, Otoritas Ini Bakal Kenakan Pajak Baru

Senin, 26 Desember 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 1,7 Persen pada November 2022

Senin, 26 Desember 2022 | 12:17 WIB
KINERJA FISKAL

Belanja Perpajakan 2021 Diestimasi Rp299,1 Triliun, Begini Detailnya

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T