STATISTIK PENERIMAAN PAJAK

Tren Kinerja VAT Gross Collection Ratio di Indonesia

Muhamad Wildan | Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
Tren Kinerja VAT Gross Collection Ratio di Indonesia

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan, tak terkecuali di Indonesia. Pada 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun. Dari nilai tersebut, PPN berkontribusi Rp687,6 triliun atau sekitar 40%.

Di tengah tren penurunan tarif PPh badan yang berlaku di berbagai negara akibat kompetisi tarif, tak mengherankan bila banyak yurisdiksi yang makin mengandalkan PPN untuk memenuhi kebutuhan penerimaannya.

Salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja PPN pada suatu yurisdiksi ialah value added tax (VAT) gross collection ratio, yang dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPN dengan tarif PPN yang dikalikan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data penerimaan pajak yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dan data produk domestik bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencetak VAT gross collection ratio sebesar 61,52% pada 2022.


Pada 2020 dan 2021, Indonesia mencatatkan VAT gross collection ratio masing-masing sebesar 51,61% dan 59,76%. Meski terdapat tren kenaikan, Indonesia sebenarnya pernah mencetak VAT gross collection ratio cukup tinggi pada 2018, yaitu 64,93%.

Tren positif tersebut juga sejalan dengan perubahan ketentuan PPN melalui UU No. 7/2021. Contoh, berlakunya aturan PPN besaran tertentu, dinaikkannya tarif PPN menjadi 11%, dan adanya kewajiban exchanger untuk memungut PPN atas transaksi aset kripto.

Melalui UU 7/2021 juga, barang dan jasa yang selama ini dikecualikan dari PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN kini ditetapkan sebagai barang kena pajak (BKP)/jasa jena pajak (JKP). Namun, BKP/JKP baru itu tetap mendapat fasilitas, berupa dibebaskan atau tidak dipungut PPN berdasarkan PP 49/2022.

Selain itu, PP 49/2022 juga memberikan ruang bagi menteri keuangan untuk mengevaluasi fasilitas PPN. Bila hasil evaluasi menunjukkan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut sudah tidak layak diberikan maka fasilitas tersebut dapat dicabut.

Selain VAT gross collection ratio, cara mengukur kinerja penerimaan PPN juga bisa dilakukan dengan indikator-indikator lainnya. Contoh, VAT ratio, yang dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPN dengan PDB.

Kemudian, VAT efficiency ratio, dihitung dengan realisasi penerimaan PPN dibagi tarif PPN dikalikan PDB. Lalu, C – efficiency ratio, yang dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPN dengan tarif PPN yang dikalikan total konsumsi.

Seluruh indikator itu, kecuali VAT ratio, bertendensi mengukur seberapa produktif atau efisien kinerja PPN berdasar basis pajak, yaitu PDB, konsumsi rumah tangga, dan total konsumsi.

Asumsi utama yang digunakan dalam ketiga perhitungan itu terletak pada tidak adanya pengecualian, tarif yang berlaku sama (single rate), serta patuhnya pembayar pajak (IMF, 2010).

Dari ketiganya, VAT gross collection ratio dianggap lebih mendekati kenyataan ketimbang VAT efficiency ratio dan C – efficiency ratio, karena memakai basis konsumsi privat, swasta, dan rumah tangga (Vazquez & Bird, 2011). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ada Momentum Lapor SPT Tahunan, Realisasi PPh OP Masih Tumbuh Melambat

Rabu, 27 Maret 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga 25 Maret, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Pajak Rp 53 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi