KABUPATEN SAMPANG

Tolak Tapping Box, Restoran Padang Ini Sempat Disegel

Redaksi DDTCNews | Minggu, 04 April 2021 | 14:01 WIB
Tolak Tapping Box, Restoran Padang Ini Sempat Disegel

Ilustrasi. (Foto: Antara)

SAMPANG, DDTCNews - Satpol PP dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bertindak tegas kepada pelaku usaha restoran yang menolak dipasang alat perekam transaksi atau tapping box.

Kasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengamanan dan Penegakan Perda, Satpol PP, Mohamad Suharto mengatakan satu restoran sempat disegel petugas gabungan Satpol PP dan BPPKAD karena menolak dipasang tapping box pada awal Maret 2021.

Setelah hampir 1 bulan disegel, pemilik Restoran Padang itu akhirnya bersedia dipasang tapping box. "Pemilik sanggup melakukan pemasangan alat melalui sistem elektronik untuk transaksi pajak serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis," katanya dikutip Kamis (1/4/2021).

Baca Juga:
DJPK Minta Pemda Tetapkan Target Pajak Daerah dengan Analisis Tren

M. Suharto menjelaskan penyegelan tempat usaha dilakukan karena pemilik tidak mematuhi aturan pajak daerah. Menurutnya, penolakan restoran itu melanggar Peraturan Bupati No.8/ 2020 tentang pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pengawasan pajak daerah melalui sistem elektronik.

Sementara itu, Kabid Pendapatan PBB BPPKAD Chairjah mengatakan setelah tempat usaha disegel, pemkab melakukan pendekatan dengan pemilik usaha. Petugas BPPKAD memanggil pemilik restoran untuk diberikan sosialisasi dan bimbingan tentang sistem pembayaran pajak daerah.

Menurutnya, pengelola dan sekaligus pemilik restoran pernah mengajukan keberatan ikut serta dalam sistem pembayaran pajak melalui sistem elektronik. Namun, keberatan tersebut ditolak.

Baca Juga:
BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Pasalnya, sistem pembayaran elektronik sudah menjadi kebijakan pemerintah. Seluruh daerah juga diwajibkan untuk mengubah sistem manual pengelolaan pajak daerah menjadi berbasis elektronik.

"Pengelola sudah bersedia dan mematuhi aturan. Karena itu, segel kami cabut dan bisa beroperasi kembali," ungkap Chairjah seperti dikutip portalmadura.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT