Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan adanya konsekuensi bagi wajib pajak penerima insentif tapi tidak melaporkan realisasi dengan tertib kepada otoritas pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan bagi wajib pajak yang sudah disetujui permohonan insentifnya tetapi tidak melaporkan realisasi secara rutin, maka kantor pajak memiliki sejumlah pilihan.
Pertama, wajib pajak dianggap tidak memanfaatkan insentif meskipun sudah mendapatkan persetujuan dari DJP. "Jika tidak menyampaikan laporan, bisa dianggap memang tidak memanfaatkan insentif," katanya di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Hestu melanjutkan langkah kedua yang bisa diambil DJP ketika wajib pajak penerima insentif tidak melakukan pelaporan adalah menagih pajak yang sebelumnya diajukan dalam permohonan insentif. Wajib pajak dianggap tidak lagi memanfaatkan fasilitas dan kepadanya berlaku rezim normal.
Karena itu, DJP akan mengimbau bagi wajib pajak yang masih ingin memanfaatkan insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun tertib melaporkan realisasi insentif setiap bulan.
Pasalnya, belum seluruh wajib pajak penerima fasilitas patuh melaporkan realisasi insentif kepada otoritas. "Sehingga mungkin saja nanti pajaknya ditagih oleh KPP," paparnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data DJP per 10 Juli 2020 sudah ada 406.182 permohonan insentif yang diajukan wajib pajak. Sebanyak 377.420 permohonan disetujui dan menyisakan 28.762 permohonan insentif yang ditolak oleh otoritas.
Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) diajukan oleh 120.852 wajib pajak. Permohonan yang disetujui sebanyak 107.462 dan sisanya 13.390 permohonan yang ditolak.
Selanjutnya untuk insentif PPh Pasal 22 Impor diajukan oleh 12.649 wajib pajak. Permohonan yang diterima DJP mencapai 9.190 dan sebanyak 3.459 permohonan ditolak.
Sementara itu, pemanfaatan insentif PPh final UMKM DTP diajukan oleh 201.880 wajib pajak. Keseluruhan permohonan insentif tersebut dikabulkan oleh otoritas pajak.
Terakhir, insentif diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 yang diajukan oleh 70.801 wajib pajak. Sebanyak 58.888 permohonan disetujui oleh DJP dan 11.913 permohonan ditolak. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Dalam hal konsekuensi yang diberikan karena tidak melaporkan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak, DJP juga harus memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak penerima insentif tersebut, mengingat saat ini penerima insentif dipeluas dan masa pemanfaatannya juga diperpanjang. Hal tersebut dilakukan agar memberikan kepastian bagi Wajib Pajak penerima insentif pajak.
Hal ini mesti jadi perhatian bagi Wajib Pajak. Jangan sampai hanya karena tidak lapor, insentif yg sudah disediakan tidak dapat dimanfaatkan
