Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Tersedia di Sini! Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5 Persen

A+
A-
28
A+
A-
28
Tersedia di Sini! Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5 Persen

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 di Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melakukan terobosan dengan menerapkan presumptive tax untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia melalui fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

PP 23/2018 menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5% dan dikenakan atas peredaran bruto sesuai dengan prinsip presumptive tax, yakni penghitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto dan nilai tersebut dapat mencerminkan penghasilan wajib pajak.

Penerapan presumptive tax ini bertujuan untuk menjamin kemudahan administrasi pajak oleh pelaku UMKM dengan penyederhanaan penghitungan pajak.

Baca Juga: Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Beberapa poin dalam PP 23/2018 antara lain mengatur jenis subjek pajak berupa wajib pajak orang pribadi dan badan berbentuk koperasi, firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas. Adapun kriteria batasan omzetnya adalah di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Tarif PPh final 0,5% ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk WP orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk wajib pajak badan selain perseroan terbatas.

Selain itu, hitungan omzet yang menjadi acuan dikenakan tarif 0,5% adalah omzet per bulan. Bila selanjutnya omzet wajib pajak melebihi Rp4,8 miliar maka tarif yang sama 0,5% tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai.

Baca Juga: Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Mau tahu bagaimana ketentuan lengkap mengenai pajak UMKM? Apa saja peraturan yang mengatur administrasi pajak UMKM termasuk PPh Final 0,5%?

Jangan sampai salah informasi. Langsung baca ketentuannya dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, maupun peraturan dan surat edaran dirjen pajak yang telah direkap oleh platform Perpajakan ID.

Klik tautan berikut untuk membaca lebih lanjut: Aturan Lengkap dan Terbaru Pajak UMKM 0,5%. (rig)

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ID, perpajakan ID premium, ddtc, peraturan pajak, pajak, PPh final, PP 23/2018, UMKM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Minggu, 29 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham