Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tata Cara Teknis Penerapan P3B Sesuai PER-10/PJ/2017

3
3

Pertanyaan:

SAYA membaca artikel di DDTCNews berjudul 'Ini 6 Syarat Memperoleh Manfaat P3B di Indonesia'. Dari artikel tersebut saya baru menyadari adanya aturan domestik baru di Indonesia dalam rangka penerapan P3B yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 yang mencabut PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010. Mohon dijelaskan apa perbedaan PER-10/PJ/2017 dengan ketentuan yang dicabutnya tersebut dan juga bagaimana teknis untuk memenuhi ketentuan tersebut (compliance)?

Reza, Tangerang.

Jawab

TERIMA kasih Bapak Reza atas pertanyaannya. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang baru mulai berlaku pada 1 Agustus 2017, merupakan ketentuan yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut ‘PP 94/2010’) kepada Dirjen Pajak guna mengatur mengenai tata cara penerapan P3B.

Konsideran ‘Menimbang’ pada huruf e serta Pasal 13 angka 2 dan 3 PER-10/PJ/2017, menyatakan bahwa ketentuan ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 mengenai tata cara penerapan P3B dan PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010 mengenai pencegahan penyalahgunaan P3B.

PER-10/PJ/2017 ini adalah penggabungan dan penyempurnaan dari 4 (empat) ketentuan sebelumnya yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya ketentuan ini. Ketentuan ini juga diterbitkan sebagai jawaban atas banyaknya sengketa terkait pajak internasional akibat dari ketentuan sebelumnya yang multitafsir, serta sebagai update atas anti-avoidance rules kontemporer.

Secara garis besar, berikut adalah perbedaan krusial yang perlu diperhatikan antara PER-10/PJ/2017 dengan ketentuan sebelumnya (PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010):

  1. Tingkat Komprehensif

PER-10/PJ/2017 menggabungkan ketentuan PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010, sehingga mengakomodir sekaligus ketentuan mengenai tata cara penerapan P3B dan juga pencegahan penyalahgunaan P3B. Dengan demikian sudah tidak perlu lagi melihat 2 (dua) macam ketentuan yang berbeda dalam rangka menerapkan P3B di Indonesia.

  1. Kejelasan Payung Hukum

PER-10/PJ/2017 diterbitkan berdasarkan perintah dan kewenangan dari Pasal 24 ayat (2) PP 94/2010, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran ‘Menimbang’ huruf d. Perlu diketahui bahwa ketentuan sebelumnya yaitu PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010, tidak diterbitkan berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga banyak sengketa terjadi karena ketentuan tersebut dianggap bukanlah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Tentunya dengan dinyatakan secara tegas payung hukum dari penerbitan PP 94/2010, maka ketentuan ini memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  1. Kewajiban Pemotongan atau Pemungutan Pajak

PER-10/PJ/2017 menambahkan beberapa kriteria untuk dapat menerapkan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan P3B (vide Pasal 2 ayat (2) PER-10/PJ/2017 dan vide Pasal 3 ayat (1) PER-61/PJ/2009) dari yang sebelumnya hanya 3 (tiga) kriteria (vide Pasal 3 ayat (1) PER-61/PJ/2009).

  1. Penerapan General Anti Abuse Rule (GAAR) berupa Principal Purpose Test (PPT)

Pasal 9 ayat (1) PER-10/PJ/2017 mengatur mengenai penerapan GAAR berupa PPT yang sebelumnya tidak diterapkan dalam PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010. PER-10/PJ/2017 menegaskan bahwa apabila tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat P3B, maka ketentuan P3B tidak dapat diterapkan. Hal ini berbeda dengan PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010, dimana Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b membatasi definisi penyalahgunaan P3B hanya pada transaksi yang semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. Dengan demikian dapat disimpulkan GAAR dalam PER-10/PJ/2017 lebih luas ketimbang PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010.

  1. Pengertian Beneficial Owner

Beneficial Owner disebut baik dalam PER-10/PJ/2017 maupun  PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010. Pasal 10 ayat (1) PER-10/PJ/2017 membagi definisi Beneficial Owner berdasarkan wajib pajak luar negeri (WPLN) orang pribadi dan WPLN badan, dimana hal ini tidak diatur eksplisit dalam PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010. Kemudian perbedaan kriteria Beneficial Owner antara  PER-10/PJ/2017 dengan PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010 dapat disandingkan sebagai berikut:

No. PER-10/PJ/2017 PER-62/PJ/2009 jo. PER-25/PJ/2010
1 WPLN orang pribadi tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee Bertindak tidak sebagai Agen atau Nominee
2 WPLN badan tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit Bukan Perusahaan Conduit
3 WPLN badan mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia Kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi
4 WPLN badan tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain Perusahaan mempunyai pegawai
5 WPLN badan menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki Mempunyai kegiatan atau usaha aktif
6 WPLN badan tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya
7   Tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya

 

  1. Formulir Surat Keterangan Domisili (SKD)

PER-10/PJ/2017 cukup banyak mengubah template Formulir SKD baik Form DGT-1 maupun Form DGT-2, dibandingkan yang diatur dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010. Perubahan template formulir ini juga berdampak pada berubahnya petunjuk pengisian.

  1. Teknis Penyampaian Surat Keterangan Domisili (SKD)

Pasal 4 ayat  (1) PER-10/PJ/2017 mengatur hal yang sama dengan Pasal 9 ayat (1) PER-61/PJ/2009 bahwa pemotong/pemungut pajak wajib menyampaikan SKD WPLN sebagai lampiran SPT Masa. Namun demikian, Pasal 4 ayat (3) PER-10/PJ/2017 memberikan ruang kemudahan kepada pemotong/pemungut pajak untuk menyampaikan secara elektronik SKD WPLN tersebut, di mana hal ini tidak diatur oleh ketentuan sebelumnya. Media elektronik yang dimaksud untuk penyampaian SKD secara elektronik tersebut, adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan PER-01/PJ/2017.

  1. Kewajiban Penyampaian Certificate of Residence (CoR)

Pasal 12 PER-10/PJ/2017 mengatur bahwa untuk dapat menerapkan ketentuan P3B selain ketentuan pemotongan/pemungutan PPh, WPLN harus menyerahkan CoR kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan WPLN di Indonesia. Ketentuan ini tidak ada di dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010.

  1. Pengembalian Kelebihan Pemotongan/Pemungutan Pajak

Pasal 5 ayat (1) s.d. (3) PER-10/PJ/2017 membatasi hak WPLN untuk tetap menerima manfaat P3B melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, menjadi hanya apabila terjadi kesalahan penerapan P3B atau SKD WPLN telat disampaikan. Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam Pasal 6 PER-61/PJ/2009, dimana kriterianya lebih luas yakni apabila persyaratan administratif (vide Pasal 3 ayat (1) huruf b PER-61/PJ/2009) tidak terpenuhi.

  1. Mutual Agreement Procedure (MAP)

Pasal 5 ayat (4) PER-10/PJ/2017 mengatur mengenai hak MAP kepada WPLN dalam hal WPLN tidak menerima manfaat P3B dan pemotong/pemungut tidak menyampaikan SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak atas penghasilan tersebut. Hal ini tidak diatur di dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010.

  1. Penghasilan WPLN Melalui Kustodian

Huruf A Angka 11 Poin f PER-10/PJ/2017 mengatur mengenai kewajiban kustodian untuk menyampaikan Form DGT-2 asli dalam hal dilakukannya pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan keperluan lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut.

  1. WPLN Penerima Penghasilan Merupakan Lembaga yang Disebutkan dengan Tegas dalam P3B

Pasal 11 dan Huruf A Angka 10 Lampiran PER-10/PJ/2017 mengatur bahwa untuk WPLN yang merupakan lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati Indonesia dan negara mitra P3B, agar dapat menerima manfaat P3B (treaty benefit) wajib untuk menyampaikan Certificate of Origin (COR) atau surat keterangan dari otoritas pajak negara mitra P3B. Hal ini berbeda dengan bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (7) PER-24/PJ/2010 yang tidak mewajibkan hal tersebut.

  1. Kewajiban Penyimpanan Dokumen Certificate of Residence (CoR)

Huruf A Angka 14 PER-10/PJ/2017 mewajibkan penyimpanan dokumen CoR WPLN oleh pemotong/Pemungut Pajak. Hal ini tidak diatur eksplisit di dalam PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010.

Demikian penjelasan kami untuk perbedaan antara ketentuan PER-10/PJ/2017 dengan ketentuan sebelumnya yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh PER-10/PJ/2017 tersebut. Kemudian untuk teknis compliance dalam menerapkan ketentuan dalam P3B (treaty benefit) berdasarkan PER-10/PJ/2017, yang perlu menjadi perhatian adalah pemenuhan ketentuan substantif (substance) dan administratif (form) dalam menerapkan P3B. Ketentuan tersebut dapat diuraikan langkah demi langkah sebagai berikut:

  1. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia (source income country).
  2. Pemotong/pemungut pajak harus memastikan pemenuhan Pasal 2 ayat (2) PER-10/PJ/2017 oleh WPLN. Secara sederhana, hal ini dapat diidentifikasi dengan cara menganalisis isian SKD sebagaimana dimaksud Huruf A Angka 6 s.d. 12 Lampiran PER-10/PJ/2017.
  3. Pemotong/pemungut pajak harus memastikan pemenuhan persyaratan administratif (vide Pasal 6, 7, 11 dan 12 PER-10/PJ/2017) dan persyaratan tertentu lainnya (vide Pasal 8 PER-10/PJ/2017) atas SKD WPLN yang telah disampaikan oleh WPLN.
  4. PPh yang dipotong/dipungut dihitung berdasarkan tarif P3B apabila memenuhi seluruh ketentuan Pasal 2 ayat (2) PER-10/PJ/2017, atau dihitung berdasarkan tarif 20% (dua puluh persen) Pasal 26 UU PPh.
  5. Pemotong/pemungut pajak membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan dan format dalam PER - 53/PJ/2009 (WPLN badan) atau PER - 14/PJ/2013 (WPLN orang pribadi).
  6. Pembuatan bukti pemotongan/pemungutan pajak tetap wajib dilakukan walaupun tidak terdapat pajak yang dipotong/dipungut dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto dan mencantumkan “NIHIL” pada kolom jumlah PPh yang dipotong/dipungut.
  7. Bukti pemotongan/pemungutan pajak dibuat dalam 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangkap wajib disampaikan kepada WPLN, kecuali dalam hal tidak terdapat jumlah pajak yang dipotong/dipungut. 1 (satu) rangkap lainnya untuk dilaporkan dalam SPT PPh Masa.
  8. PPh yang dipotong/dipungut wajib disetorkan ke kas negara dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Pemotong/Pemungut Pajak membuat kode billing di https://sse3.pajak.go.id/
    • PPh disetorkan berdasarkan kode billing
    • Kode Akun Pajak untuk PPh Pasal 26 adalah 411127
    • Kode Jenis Setoran antara lain: 101 (penghasilan dividen), 102 (penghasilan bunga), 103 (penghasilan royalti), 104 (penghasilan jasa), 105 (penghasilan Laba setelah Pajak BUT), 100 (penghasilan selain divide, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
  1. Pemotong/pemungut pajak wajib menyampaikan SPT Masa sesuai petunjuk pengisian dan format dalam PER - 53/PJ/2009 (WPLN badan) atau PER - 14/PJ/2013 (WPLN orang pribadi) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar.
  2. Teknis penyampaikan SPT Masa adalah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 jo. PER - 01/PJ/2017,
  3. SPT Masa dilampiri dengan fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisir dan bukti pemotongan/pemungutan pajak untuk masa terutangnya pajak penghasilan.
  4. SKD WPLN dan Certificate of Residence wajib disimpan oleh pemotong/pemungut pajak selama 10 (sepuluh) tahun (vide Pasal 28 ayat (11) UU KUP).
  5. WPLN berhak menerima manfaat P3B melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (vide Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
    • Kesalahan penerapan P3B; atau
    • SKD WPLN disampaikan setelah pemotong/pemungut pajak menyampaikan SPT Masa untuk masa terutangnya pajak.

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut berlaku sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan SKD WPLN yang disampaikan memenuhi persyaratan administratif (vide Pasal 6 ayat (1) huruf a s.d. e PER-10/PJ/2017) dan persyaratan tertentu lainnya (vide Pasal 8 PER-10/PJ/2017).

Demikian jawaban kami semoga dapat membantu. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, penerapan p3b, per 10 2017
artikel terkait
Selasa, 16 Juli 2019 | 15:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 14 Mei 2019 | 16:42 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 30 April 2019 | 11:31 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 April 2019 | 13:13 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 31 Oktober 2018 | 06:05 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Rabu, 06 Februari 2019 | 14:25 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Maret 2019 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 April 2019 | 13:13 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 10 Oktober 2018 | 08:30 WIB
KONSULTASI
Senin, 21 Januari 2019 | 16:11 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 25 Oktober 2018 | 06:31 WIB
KONSULTASI
Rabu, 17 Oktober 2018 | 06:41 WIB
KONSULTASI
Selasa, 26 Februari 2019 | 17:03 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 02 November 2018 | 07:31 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING