Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengendarai sepeda selama kunjungannya ke pasar Makanan dan Minuman Inggris yang didirikan di Downing Street, London, Inggris, Selasa (30/11/2021). ANTARA FOTO/Justin Tallis/Pool via REUTERS/RWA/sa.

LONDON, DDTCNews - Asosiasi industri Inggris (Confederation of British Industry/CBI) menegaskan kenaikan tarif PPh badan pada 2023 akan berdampak buruk pada kinerja investasi.

Dirjen CBI Tony Danker mengatakan realisasi investasi di Inggris ikut meningkat mengikuti tren pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Hal tersebut juga didukung dengan adanya kebijakan keringanan pajak.

"Investasi bisa naik untuk sementara di atas tingkat prapandemi pada akhir tahun depan [2022]. Namun akan langsung merosot karena perusahaan terkena dampak kenaikan PPh badan dan berakhirnya keringanan pajak," katanya dikutip pada Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Danker menjelaskan tarif PPh badan akan naik dari 19% menjadi 25% pada April 2023. Kemudian, kebijakan relaksasi juga akan berakhir pada waktu yang bersamaan pada April 2023. Insentif tersebut berlaku pada sektor manufaktur.

Dia menerangkan kegiatan investasi mengalami stagnansi sejak referendum Brexit dilakukan pada 2016. Agenda Brexit, lanjutnya, menciptakan ketidakpastian relasi Inggris dan Uni Eropa dalam jangka panjang khususnya dalam bidang perdagangan.

"Perusahaan memiliki pola pikir investasi yang ambisius. Namun, niat itu telah mencair karena kami menghadapi tantangan pada 2023," terangnya.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Danker menambahkan kebijakan relaksasi fiskal terutama keringanan pajak masih dibutuhkan untuk menopang kegiatan investasi. Menurutnya, desain insentif yang diperlukan bersifat spesifik pada sektor tertentu yang mendukung transformasi ekonomi yang ramah lingkungan.

"Pemotongan pajak telah berhasil tetapi industri membutuhkan langkah-langkah yang lebih ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan membangun proses pemulihan ekonomi," imbuhnya seperti dilansir cnn.com. (sap)

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap
Topik : pajak internasional, PPh badan, tarif pajak, pajak penghasilan, Inggris

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Sabtu, 15 Januari 2022 | 14:00 WIB
NIGERIA

Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak