Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Tarif PPh Badan Di Negara Ini Cuma 8%

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif PPh Badan Di Negara Ini Cuma 8%

TURKMENISTAN yang juga dikenal sebagai Turkmenia merupakan negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar ke-5 di dunia. Negara ini sangat terkenal dengan aturan-aturan yang eksentrik. Salah satu aturan yang terdengar aneh dan unik yaitu warna mobil.

Disini negara ini, warga dilarang untuk membeli dan mempunyai mobil berwarna hitam. Konon, alasan utama pelarang yang dilakukan oleh negara yang terletak di Asia Tengah ini adalah aura negatif dari warna hitam.

Turkmenistan terkenal dengan kawah (lubang) yang dijuluki sebagai ‘pintu neraka’. Kawah tersebut diberi nama Kawah Darvaza, kawah yang menganga yang mengeluarkan gas alam dan selalu menyala selama lebih dari 40 tahun. Konon, lubang ini bermula dari pengeboran yang dilakukan oleh Uni Soviet.

Baca Juga: Legal Remittance Responsibility dan Biaya Kepatuhan Pajak

Pada tahun 2015 Turkmenistan memiliki PDB per kapita sebesar UD$6.947. Sektor publik masih memainkan peran utama dalam perekonomian dan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi masih terfokus di pusat.

Sistem Perpajakan

OTORITAS Pajak Turkmenistan, State Tax Service menetapkan tarif umum pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 8%. Bagi perusahaan asing dan perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas akan dikenakan tarif PPh badan sebesar 20%.

Baca Juga: Mencermati Tantangan Mekanisme Withholding Tax PPh Pasal 21

Khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikenakan tarif PPh badan 2%. Sementara untuk perusahaan yang 50% sahamnya dikuasai oleh pemerintah atau badan usaha milik negara juga akan dikenakan pajak sebesar 20%.

Turkmenistan cukup unik dalam menjalankan sistem wittholding tax. Pasalnya, pajak dividen, bunga, royalti, biaya sewa barang dan jasa, sampai jasa teknik dikenakan tarif yang sama yaitu sebesar 15%.

Transaksi yang memiliki hubungan istimewa seperti, transaksi yang melibatkan pertukaran barang, pekerjaan atau jasa, serta penawaran yang dilakukan untuk perdagangan lintas batas pada aturan transfer pricing.

Baca Juga: Sejarah Pengaturan PPh Final di Indonesia

Dalam aturan transfer pricing ini, State Tax Service berhak melakukan koreksi apabila harga yang ditetapkan di atas 260% dari harga pasar. Sementara, untuk kontraktor/subkontraktor apabila lebih dari 10%.

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Republik Presidensial
PDB Nominal US$ 37,33 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 6,5% (2015)
Populasi 5,37 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 20,2% (2015)
Otoritas Pajak State Tax Service
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 8%
Tarif PPh Orang Pribadi 10%
Tarif PPN 15%
Tarif pajak dividen 15%
Tarif pajak royalti 15%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 27 negara

Topik : profil negara, profil perpajakan turkmenistan, withholding tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 September 2020 | 15:12 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANTIGUA & BARBUDA

Wah, Negara Ini Punya Tarif PPh Orang Pribadi 0%

Jum'at, 28 Agustus 2020 | 18:49 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GEORGIA

Negara Ini Kenakan PPN 0% pada Layanan Wisata

Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS

Dikenal Jadi Paru-Paru Eropa, Bagaimana Profil Perpajakan Negara Ini?

Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX

Apa Saja Jenis Penghasilan Nonresiden yang Kena Withholding Tax?

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan