Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Takut Dipolitisasi, Sri Mulyani Tahan Rilis Insentif Fiskal Baru

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Eskalasi suhu politik jelang pemilihan umum membuat otoritas fiskal berhati-hati dalam merilis kebijakan baru. Setiap kebijakan yang diambil berisiko menjadi komoditas politik sehingga bisa dipersepsikan jauh dari esensi sebenarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai rencana formulasi kebijakan fiskal udah ada di tangan otoritas. Namun, dia tidak mau buru-buru merilis kebijakan tersebut kepada publik. Pemilihan waktu, menurutnya, sangat krusial di tengah hajatan pesta demokrasi.

“Kami sudah lakukan dialog untuk segmen khusus, misalnya dengan sektor properti. Kita sudah formulasikan, tinggal tunggu pengumuman. Kalau sekarang ngomong apa saja bisa dipolitisasi,” katanya dalam Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Selain kebijakan di sektor properti, terobosan fiskal juga tengah disusun untuk sektor usaha hotel dan pariwisata. Dengan demikian, dalam waktu singkat, kebijakan fiskal dapat meningkatkan ekonomi di dua sektor jasa tersebut.

Kondisi yang serupa juga melatarbelakangi rencana kebijakan pajak untuk sektor vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Pemerintah sudah mempersiapkan finalisasi berupa pengurangan pajak untuk pelaku usaha yang menjalankan pendidikan vokasi dan mengembangkan litbang.

“Kita dengar visi Kemenperin soal industri 4.0. Tax deductible untuk vokasi dan riset sedang disusun bagaimana dukungan dalam perpajakannya. Ini sedang berjalan dan terus diakselerasikan,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan terlaksananya berbagai kebijakan fiskal pada tahun ini mempunyai landasan yang kuat. Suasana ekonomi yang lebih stabil menjadi modal bagus bagi otoritas fiskal.

“Kita sudah buat APBN yang sehat dan stabil, meskipun di tengah gejolak tahun lalu. Sekarang, kita harus lanjutkan untuk untuk tumbuh sehat, kuat, stabil, bekelanjutan, dan berkeadilan,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

“Kami sudah lakukan dialog untuk segmen khusus, misalnya dengan sektor properti. Kita sudah formulasikan, tinggal tunggu pengumuman. Kalau sekarang ngomong apa saja bisa dipolitisasi,” katanya dalam Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Selain kebijakan di sektor properti, terobosan fiskal juga tengah disusun untuk sektor usaha hotel dan pariwisata. Dengan demikian, dalam waktu singkat, kebijakan fiskal dapat meningkatkan ekonomi di dua sektor jasa tersebut.

Kondisi yang serupa juga melatarbelakangi rencana kebijakan pajak untuk sektor vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Pemerintah sudah mempersiapkan finalisasi berupa pengurangan pajak untuk pelaku usaha yang menjalankan pendidikan vokasi dan mengembangkan litbang.

“Kita dengar visi Kemenperin soal industri 4.0. Tax deductible untuk vokasi dan riset sedang disusun bagaimana dukungan dalam perpajakannya. Ini sedang berjalan dan terus diakselerasikan,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Guyur Insentif Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan terlaksananya berbagai kebijakan fiskal pada tahun ini mempunyai landasan yang kuat. Suasana ekonomi yang lebih stabil menjadi modal bagus bagi otoritas fiskal.

“Kita sudah buat APBN yang sehat dan stabil, meskipun di tengah gejolak tahun lalu. Sekarang, kita harus lanjutkan untuk untuk tumbuh sehat, kuat, stabil, bekelanjutan, dan berkeadilan,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%
Topik : Sri Mulyani, insentif fiskal, insentif pajak, riset, vokasi
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI