JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan pelaku usaha soal ancaman sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan barang kena cukai (BKC) yang selesai dibuat atau dokumen CK-4.

Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar III DJBC Wirmansyah Lukman mengatakan pengusaha pabrik memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat secara berkala sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

"Ada sanksi denda administrasi jika tidak menyampaikan pemberitahuan," katanya dalam sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/2022, dikutip pada Kamis (26/1/2023).

Wirmansyah menuturkan PMK 161/2022 mengubah beberapa ketentuan perihal pemberitahuan BKC yang selesai dibuat dalam PMK 94/2016 dan PMK 134/2019. Adapun PMK 161/2022 ini berlaku mulai 13 Februari 2023.

Dia menjelaskan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat dilakukan menggunakan dokumen CK-4 oleh pengusaha pabrik secara mandiri (self-assessment). Dalam PMK 161/2022, terdapat beberapa perubahan ketentuan soal pemberitahuan CK-4 yang memudahkan pelaku usaha.

Beberapa kemudahan yang diberikan di antaranya pelonggaran periode penyampaian pemberitahuan serta ketika melakukan perbaikan data pemberitahuan. Meski demikian, tetap ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan soal pemberitahuan CK-4.

Sanksi denda dikenakan jika pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan, tidak menyampaikan pemberitahuan hingga batas waktu yang ditetapkan, atau menyampaikan pemberitahuan dengan tidak memenuhi ketentuan terkait dengan hari libur pabrik atau kendala.

Sementara itu, pada pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan nihil atau menyampaikan pemberitahuan nihil melewati waktu penyampaian pemberitahuan, bakal dikenakan sanksi penurunan profil.

"Mudah-mudahan Bapak-Ibu semua tidak terkena sanksi. Kami ingatkan, sudah ada pelonggaran. Jadi tolong diperhatikan karena kalau tidak menyampaikan pemberitahuan tepat waktu, ada sanksinya," ujar Wirmansyah. (rig)