UU HKPD memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk menagih retribusi sawit dari pengusaha sawit yang menanam sawit di daerahnya.

Pemungutan retribusi atas PBG harus ditetapkan berdasarkan perda. Namun, banyak pemda belum merampungkan perda ini.

Meski tarif maksimal PBB naik, UU HKPD menetapkan PBB bisa dikenakan atas 20% hingga 100% dari nilai jual objek pajak (NJOP).

UU HKPD juga mengamanatkan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) diatur hanya dalam satu perda.

Pemerintah menyiapkan 8 peraturan pemerintah (PP) guna mendukung pelaksanaan UU HKPD. Salah satu PP yang sedang disusun adalah PP tentang DBH kelapa sawit.

Kepastian dari sisi regulasi tersebut juga perlu diikuti dengan perbaikan skema penetapan target penerimaan pajak daerah.

Nantinya, beberapa peraturan pemerintah (PP) akan menjadi aturan turunan dari UU 1/2022 tentang HKPD.

Simak infografisnya.

Ketentuan sejenis sebenarnya telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Aturan pelaksana mengenai perubahan tarif pajak daerah sudah ditetapkan dalam PP 10/2021.

Perda ini juga menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.