Tax ratio daerah sempat konsisten naik sejak 2016 hingga 2019. Namun, angkanya turun pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Skema opsen PKB dan opsen BBNKB akan menguatkan sistem perpajakan daerah di tingkat kabupaten/kota sehingga berdampak pada perbaikan pelayanan publik.

Dengan adanya opsen, pemkot atau pemkab bisa mendapatkan potensi penerimaan PKB dan BBNKB secara lebih cepat. 

UU HKPD mengubah sejumlah aspek perpajakan daerah yang selama ini berlaku. Catatan apa saja yang perlu diperhatikan pemda?

Salah satunya, fokus belanja daerah diarahkan untuk layanan dasar publik guna mencapai standar pelayanan minimal.

Menkeu ingin harmonisasi yang terjadil termasuk sisi belanja dan penerimaan.

Caranya mudah, daftar dan ikuti Seri Webinar 'Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD'. Link pendaftaran ada di artikel.

UU HKPD menetapkan batas minimal belanja infrastruktur sebesar 40% dari APBD. Belanja pegawai juga dibatasi maksimal sebesar 30% dari total APBD.

Materi-materi pembahasan webinar ini akan sangat mendukung optimalisasi peningkatan kinerja pendapatan daerah.

Skema penggantian potensi insentif yang hilang mendorong pemda kreatif memberikan insentif demi mendukung pemulihan ekonomi.