Setoran Pajak BBM Susut, Negara Ini Usul Kenaikan Pajak Mobil Listrik

HELSINKI, DDTCNews - Kementerian Transportasi dan Komunikasi Finlandia mengusulkan kenaikan pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari reformasi perpajakan transportasi.

Usulan ini mengemuka di tengah proyeksi penurunan penerimaan pajak dari bahan bakar seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, Finlandia juga dibayangi dengan persoalan kepadatan lalu lintas, terutama di kota metropolitan.

"Reformasi perpajakan transportasi diperlukan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan listrik yang mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak bensin dan diesel," bunyi pernyataan Kementerian Transportasi dan Komunikasi, dikutip pada Kamis (22/10/2026).

Kementerian mengusulkan agar pengenaan pajak kendaraan lebih dikaitkan dengan biaya pemeliharaan jalan, bukan semata-mata berdasarkan emisi karbon dioksida (CO2). Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan beban pajak pemilik kendaraan listrik yang selama ini menikmati pengenaan pajak lebih rendah berdasarkan emisi.

Pemerintah Finlandia memproyeksikan penerimaan pajak dari sektor transportasi turun dari EUR4,9 miliar atau Rp88,36 triliun pada 2018 menjadi EUR2,7 miliar atau Rp48,68 triliun per tahun pada 2035. Peningkatan jumlah kendaraan listrik dinilai turut mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak bensin dan diesel.

Selain mengusulkan perubahan skema pajak kendaraan, kementerian juga menginginkan agar penerimaan dari pajak kendaraan dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur transportasi Finlandia.

Usulan tersebut disusun oleh pejabat Kementerian Transportasi dan Komunikasi menjelang pemilihan parlemen pada 2027 sebagai bagian dari usulan reformasi pendanaan transportasi bagi pemerintahan berikutnya.

Selain kenaikan pajak kendaraan listrik, Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengusulkan penerapan pungutan kemacetan di wilayah metropolitan Helsinki dan mempertimbangkannya di Tampere. Dalam skema tersebut, pengemudi akan dikenai pungutan ketika menggunakan ruas jalan tertentu pada periode dengan tingkat kemacetan tinggi.

Menurut kementerian, pungutan tersebut dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan emisi sekaligus menyediakan sumber pendanaan untuk peningkatan transportasi perkotaan.

Kementerian juga mengusulkan kajian mengenai penerapan tarif tol dan pungutan berbasis penggunaan lainnya untuk membiayai proyek jalan dan jalur kereta api tertentu. Jaringan jalan dan kereta api Finlandia menghadapi tunggakan pemeliharaan yang diperkirakan mencapai EUR4,3 miliar.

Pejabat Kementerian Transportasi dan Komunikasi Finlandia Sabina Lindstrom memperingatkan keterbatasan pendanaan dapat menyebabkan jalan yang lebih jarang digunakan tidak memperoleh pemeliharaan memadai.

Di sisi lain, Kementerian Transportasi dan Komunikasi juga merekomendasikan penghentian subsidi layanan penerbangan regional oleh pemerintah. Skema tersebut diperkenalkan selama pandemi Covid-19 untuk mempertahankan konektivitas udara di wilayah tertentu.

Dilansir helsinkitimes.fi, pemerintah saat ini mengalokasikan EUR20,2 juta per tahun untuk menyubsidi penerbangan regional. Sementara itu, operator bandara milik negara, Finavia, mencatat kerugian tahunan sekitar SUE20 juta yang berkaitan dengan jaringan bandara. (dik)