Pasalnya, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan revisi Perda 15/2010 perlu disesuaikan dengan konteks pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo meminta pemda segera mengimplementasikan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Aplikasi e-Perda juga akan memudahkan Kemendagri dalam mengkaji peraturan-peraturan di daerah.

Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk memeriksa seluruh perda dan perkada yang berlaku di daerah masing-masing.

Kebijakan baru perihal pengawasan terhadap pemda ini bertujuan agar sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP).

Penyelenggaraan perizinan di daerah akan berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kemendagri mencatat penduduk yang pindah domisili selama November 2020-Februari 2021 mencapai 2,03 juta jiwa.

Menurut Bappenas, panduan perencanaan tersebut ditargetkan dapat digunakan dalam pembangunan tahun fiskal 2022.

Bila agen pemegang merek memiliki harga pasaran umum baru atas kendaraan bermotor, Kemendagri akan segera merespons dengan penetapan NJKB baru.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap pendapatan negara bisa terjaga, bahkan naik tanpa merugikan masyarakat yang sedang kesulitan.