Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/2022.

BPS mencatat kenaikan harga BBM selalu diikuti lonjakan inflasi.

BPS mencatat kenaikan harga BBM selalu diikuti lonjakan inflasi.

Pemerintah tidak berencana mengurangi alokasi anggaran perlinsos.

Tingginya penerimaan pajak menguatkan kemampuan pemerintah dalam menutup kebutuhan subsidi energi.

Laporan penganggaran belanja wajib tersebut disampaikan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) paling lambat pada 15 September 2022.

BSU diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Saat ini pemerintah sudah memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) setiap bulan.

Hanya Rp16,89 triliun alokasi subsidi BBM yang benar-benar dinikmati masyarakat miskin dan rentan.

Anggaran subsidi energi dan kompensasi yang dialokasikan pemerintah senilai Rp502 triliun pada tahun ini akan digunakan untuk menjaga harga BBM.