Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PERMENKUM 2/2025

Belum Lapor Beneficial Ownership, 700.000 Badan Usaha Diblokir

[DDTCNews] Redaksi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 09.30 WIB
Belum Lapor Beneficial Ownership, 700.000 Badan Usaha Diblokir
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Hukum masih memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan jumlah tersebut merupakan sisa dari hampir 2 juta badan usaha dan yayasan yang diblokir pada tahun lalu. Hingga saat ini, sekitar 700.000 entitas masih belum memenuhi kewajiban pelaporan beneficial ownership.

"BO ini penting untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik manfaat terakhir dari sebuah badan usaha termasuk afiliasinya," katanya, dikutip pada Selasa (27/10/2026).

Menurut Supratman, belum adanya perkembangan dalam pelaporan beneficial ownership oleh ratusan ribu entitas tersebut menimbulkan dugaan bahwa sebagian badan usaha sudah tidak aktif.

Atas dasar itu, Kementerian Hukum berencana memasukkan badan usaha yang bersangkutan ke dalam daftar badan usaha tidak aktif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola administrasi badan usaha di lingkungan Kementerian Hukum.

"Jangan-jangan badan usaha yang 700.000 ini sekalipun terdaftar di AHU tetapi sesungguhnya mungkin sudah tidak beroperasi," ujarnya.

Kewajiban pelaporan beneficial ownership berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat transparansi kepemilikan korporasi. Informasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat dari suatu badan usaha, termasuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengannya.

Pengaturan mengenai beneficial ownership juga mengalami perubahan melalui Permenkum 2/2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Regulasi ini memperkuat mekanisme verifikasi dan pengawasan data pemilik manfaat korporasi. Simak: Aturan Beneficial Ownership Direvisi, Semua Korporasi Kini Harus Lapor

Supratman menegaskan penataan data badan usaha tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola di Kementerian Hukum, khususnya pada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Su Hdi
baru saja
Kami adalah perusahaan dari 700.000 tsb, seharusnya dirjen AHU sebelum menonaktifkan bisa berkirim surat atau ber email, karena pada saat kami akan lapor RUPS sudah di non aktifkan, dg alasan perusahaan sdh tidak aktif. Sosialisasi jg terselubung, sampai2 notaris jg tdk diberi tahu untuk Beneficial Ownership (BO). Dan dilihat apkh benar perusahaan memang sdh tdk aktif, bisa dilihat dri LKPP atau sumber yg laen. Semoga Dirjen AHU lebih bijaksana, dan ada link untuk mengaktifkan kembali ttg BO tsb...