Penyesuaian perda tentang pajak dengan UU HKPD sebisa mungkin sudah diimplementasikan pada 2023.

Ada korelasi antara muatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap potensi penerimaan pajak.

Pada ketentuan saat ini, sesuai UU PDRD, tarif BBNKB dikenakan atas penyerahan kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1%.

UU HKPD juga mengakomodir perubahan ketentuan transfer DAU kepada pemda.

Beleid ini mengamanatkan agar kualitas SDM pengelola keuangan di pemda ditingkatkan guna memperbaiki akuntabilitas pengelolaan APBD.

Ada 3 jenis opsen yang diatur, PKB, BBNKB, dan MBLB. Simak penjelasan Dirjen Perimbangan Keuangan terkait ketentuan baru yang diatur dalam UU HKPD ini.

Ketentuan opsen dalam UU HKPD diyakini tidak akan menambah beban yang ditanggung wajib pajak.

Simak rangkuman berita terpopuler DDTCNews periode 6-10 Desember 2021.

Penganggaran pajak dan retribusi daerah pada APBD setidaknya harus mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak serta retribusi di daerah.

Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan anggota DPRD.