Simak video rangkuman berita pajak terpopuler, periode 13-27 November 2021.

Simak rangkuman berita pajak terpopuler dalam kurun waktu sepekan, periode 22-26 November 2021.

Kewenangan tersebut disepakati pemerintah dan DPR demi membuka ruang bagi hasil atas sumber penerimaan baru.

Menkeu Sri Mulyani juga menegaskan RUU HKPD bukan upaya pemerintah menarik kembali desentralisasi fiskal yang diatur melalui UU No. 33/2004.

Dari total 9 fraksi di Komisi XI, hanya Fraksi PKS yang menolak RUU HKPD dibahas lebih lanjut pada pembicaraan tingkat II di sidang paripurna.

Klausul tersebut diyakini bakal mengakselerasi pengembangan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan.

Ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB disiapkan oleh pemerintah pada RUU HKPD sebagai pengganti dari skema dana bagi hasil pajak dari pemprov ke pemkab/pemkot.

Jika disetujui pada hari ini, RUU HKPD akan dibawa ke pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR.

Sejumlah isu besar yang dituangkan dalam RUU HKPD membuat parlemen perlu menjaring lebih banyak masukan pemda. Apa saja?

RUU HKPD juga dapat menjadi modal kuat dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.