BERITA TERKINI
Ilustrasi.
LAMPUNG UTARA, DDTCNews - Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari KPP Pratama Kotabumi mendatangi lokasi usaha milik wajib pajak. Ternyata, petugas pajak bertujuan mengantar langsung Surat Paksa bagi wajib pajak yang disinyalir belum melunasi utangnya.
Padahal, imbuh JSPN Danil Timijaya, KPP Pratama Kotabumi telah menyampaikan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak. Sayangnya, upaya persuasif tersebut tidak direspons dengan baik oleh wajib pajak.
"Penyampaian Surat Paksa secara langsung ini sesuai dengan PMK 189/2020 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar," kata Danil dilansir pajak.go.id, dikutip pada Rabu (20/11/2024).
Proses penyampaian Surat Paksa dimulai dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan tanda pengenal juru sita kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang ditemui, disertai dengan kehadiran saksi.
Selanjutnya, juru sita membacakan isi Surat Paksa dan menyerahkan salinan surat tersebut. Berita acara pemberitahuan Surat Paksa kemudian ditandatangani oleh juru sita dan pihak penerima, baik wajib pajak, penanggung pajak, atau pihak lain yang ditentukan sesuai ketentuan.
Dalam proses ini, Danil juga menyampaikan kepada wajib pajak agar melunasi nilai yang terutang dalam surat paksa 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Apabila telah melebihi waktu tersebut, sesuai Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pejabat akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
Agar hal itu tidak terjadi, wajib pajak dapat diimbau segera melunasi kewajibannya tanpa perlu melalui tindakan penagihan aktif lebih lanjut.
"Pihak KPP Pratama Kotabumi berharap bahwa dengan tindakan penagihan aktif seperti pemberitahuan Surat Paksa, wajib pajak dapat lebih tertib dan cermat dalam menjalankan administrasi perpajakan sehingga tindakan penagihan aktif lainnya tidak perlu dilakukan di masa mendatang," ujar Danil. (sap)
