PER-06/2020

Sudah Tahu Batas Waktu & Cara Lapor SPT Tahunan Saat Ada Covid-19?

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 April 2020 | 14:57 WIB
Sudah Tahu Batas Waktu & Cara Lapor SPT Tahunan Saat Ada Covid-19?

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Batas waktu dan tata cara penyampaian SPT tahunan PPh juga menjadi dua dari lima ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-06/PJ/2020.

Peraturan Dirjen Pajak No.PER-06/PJ/2020 muncul untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dalam pemenuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 dalam keadaan kahar akibat pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-06/PJ/2020 ditegaskan kembali batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 31 Maret 2020 dan wajib pajak badan paling lama 30 April 2020.

Baca Juga:
Publik Bisa Minta Pegawai Pajak Jadi Narasumber Acara, Begini Caranya

Batas waktu penyampaian itu berlaku terhadap pertama, wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2019. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang diwajibkan melakukan pencatatan.

Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, termasuk dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Keempat, wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2019.

“Atas SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2019 yang disampaikan melewati batas waktu … diberikan penghapusan sanksi administratif perpajakan sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2020,” demikian bunyi penggalan Pasal 4 ayat (3) beleid tersebut.

Baca Juga:
Tawarkan Investasi Sukuk Ritel, Kemenkeu: Tarif Pajaknya Lebih Rendah

Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Simak pula artikel ‘Dirjen Pajak Rilis Beleid Kebijakan Perpajakan Terkait Efek Covid-19.

Terkait dengan penyampaian SPT tahunan PPh, wajib pajak tetap bisa melakukannya melalui e-Filing, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Penyampaian SPT tahunan PPh melalui e-Filing wajib dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelum 2019 melalui e-Filing juga diwajibkan menggunakan e-Filing.

Baca Juga:
Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

DJP juga menegaskan tanggal diterimanya SPT tahunan PPh untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

“Tanggal diterima SPT tahunan PPh tersebut adalah sejak diterbitkan BPS atas SPT tahunan PPh yang telah diterima secara lengkap,” demikian bunyi penggalan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-06/PJ/2020. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

21 April 2020 | 23:44 WIB

DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT PPh Badan melalui PER-06 setengah hati karena tetap saya WP harus mengisi Lampiran I-VI SPT 1771. seharusnya jika DJP benar2 ingin meringankan beban WP, pelaporan SPT diperpanjang saja sampai 30 Juni, jika tetap ingin mengamankan penerimaan, buat aturan batas waktu pembayaran tetap 30 April, namun pelaporan boleh sampai 30 Juni

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak