KINERJA FISKAL

Sri Mulyani: 2018 Bukan Tahun yang Mudah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Juli 2019 | 18:15 WIB
Sri Mulyani: 2018 Bukan Tahun yang Mudah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kredit atas pencapaian penerimaan pada 2018. Situasi ekonomi yang bergerak dinamis menjadi tantangan dalam mengamankan penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan selepas Sidang Paripurna DPR, Kamis (4/7/2019). Dinamika nilai tukar rupiah dan derasnya aliran modal yang keluar dari pasar domestik menjadi tekanan berat bagi perekonomian nasional.

“2018 bukan tahun yang mudah bagi kita semua. Kita melihat sisi gejolak nilai tukar dan kenaikan suku bunga kemudian diikutioutflow. Hal ini menyebabkan perubahan cukup besar dari APBN, baik sisi penerimaan dan belanja,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (4/7/2019).

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan gejolak tersebut tidak selalu berujung negatif. Sisi penerimaan negara, paparnya, mendapat tambahan penerimaan dari depresiasi rupiah dan meningkatnya harga minyak.

Selain itu, upaya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan juga mendapat apresiasi dari Sri Mulyani. Kombinasi usaha dari otoritas perpajakan nasional ditambah moncernya setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi stimulus dalam meningkatkan pendapatan negara.

Seperti diketahui, realisasi pendapatan negara tahun lalu tercatat sebesar Rp1.943,7 triliun atau 102,6% dari target APBN 2018. Pendapatan tersebut meningkat Rp277,3 triliun atau 16,6% dibandingkan dengan realisasi pada tahun fiskal 2017.

Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.518,8 triliun, PNBP sebesar Rp409,3 triliun, dan setoran hibah sebesar Rp15,6 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia