Sri Mulyani: 160 Juta Orang Butuh Kerja pada 2045

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut angkatan kerja Indonesia akan mencapai 160,68 juta orang pada 2045, atau 52% dari populasi yang diperkirakan mencapai 309 juta jiwa.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja yang memadai untuk penduduk usia produktif tersebut. Apalagi, pemerintah juga menargetkan Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income) saat tepat berusia ke-100 tahun.

"Mereka jelas merupakan angkatan kerja, dan mereka butuh pekerjaan," katanya di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Sri Mulyani mengatakan Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik pada 2045. Pada tahun itu, ia memperkirakan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 dunia, dengan pendapatan perkapita mencapai US$23.199.

Dari sisi demografi, diperkirakan 75% penduduk akan hidup di perkotaan. Sementara itu, sebanyak 247,2 juta orang atau 80% penduduk diproyeksi masuk kategori berpenghasilan menengah.

Sri Mulyani menyebut UU Cipta Kerja menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai semua cita-cita tersebut. Melalui beleid itu, anak muda bisa memiliki kesempatan besar untuk mencari kerja maupun berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Sambil mereformasi pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja semakin berkualitas, UU Cipta Kerja bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata.

Sri Mulyani beralasan, UU Cipta Kerja akan membuat penduduk usia produktif terutama generasi muda menikmati kondisi yang memungkinkan mereka menyalurkan inovasi dalam bentuk kegiatan produktif dan bernilai tambah.

"Tentu itu membutuhkan infrastruktur yang baik, serta regulasi yang tidak membebani dan menambah keruwetan," ujarnya.

Secara bersamaan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan pemetaan wilayah sekaligus meningkatkan kemampuan menyerap dan mengimplementasikan teknologi informasi dalam 25 tahun mendatang.

Jika semua strategi itu berjalan, Sri Mulyani optimistis Indonesia tidak akan menjadi negara yang terjebak dalam jebakan berpenghasilan menengah (middle income trap).

Menurut catatannya, ada banyak negara yang mengalami middle income trap hingga 2 bahkan 3 dekade, sedangkan yang mampu menjadi negara maju sangat sedikit, seperti Singapura.

Sebelumnya, World Bank menaikkan status Indonesia dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country. Kenaikan status itu berdasarkan penilaian pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia 2019 yang naik menjadi US$4.050, dari sebelumnya US$3.840. (Bsi)