Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soroti Shortfall dan Kelembagaan DJP, DPR Minta Ini

1
1

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memberikan pendapat dalam RDP dengan Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Selasa (4/8/2018). (DDTCNews - DPR)

JAKARTA, DDTCNews – Dengan alasan adanya risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dengan target – pajak, Komisi XI kembali mengusulkan pembentukan panitia kerja penerimaan negara.

Usulan itu muncul dalam Rapat Dengan Pendapat Komisi XI DPR dengan Ditjen Pajak Kemenkeu pada Selasa (4/9/2018). Anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan pembentukan panitia kerja (panja) akan bisa melihat fokus persoalan yang terjadi.

“Akan lebih cantik kalau kita bentuk panja terkait penerimaan perpajakan, karena ini erat hubunganya dengan APBN. Mungkin kita bisa buat panja terkait penerimaan negara," katanya di ruang rapat Komisi XI, Selasa (4/9/2018).

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Menurutnya, sudah dalam beberapa tahun terakhir penerimaan negara khususnya dari pajak tidak mencapai target alias mencatatkan shortfall. Legislatif, sambung dia, perlu membedah lebih dalam kebijakan penerimaan yang disusun dan dilaksanakan oleh eksekutif.

"Agar apa yang disampaikan pemerintah tentang APBN yang realistis dan sebagainya dapat dicapai. Karena kalau tak capai target ya ujung ujungnya utang lagi,” imbuhnya.

Selain itu, Heri mengusulkan agar Ditjen Pajak bisa berdiri sendiri sebagai lembaga negara, tidak berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal ini, menurutnya, sangat krusial agar Otoritas Pajak dapat bekerja lebih leluasa dan optimal.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Kita lihat, Ditjen Pajak sudah punya karyawan lebih dari 40.000. Saya dorong Ditjen Pajak dapat berdiri sendiri, tidak di bawah Kementerian Keuangan. Agar penerimaan perpajakan ini bisa optimal. Ini bisa kita bahas lebih lanjut di panja,” tuturnya.

Dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Ditjen Pajak (DJP) sudah disebut sebagai lembaga. Namun, bentuk dari lembaga ini akan terus dibahas oleh Tim Reformasi Perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

“Akan lebih cantik kalau kita bentuk panja terkait penerimaan perpajakan, karena ini erat hubunganya dengan APBN. Mungkin kita bisa buat panja terkait penerimaan negara," katanya di ruang rapat Komisi XI, Selasa (4/9/2018).

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Menurutnya, sudah dalam beberapa tahun terakhir penerimaan negara khususnya dari pajak tidak mencapai target alias mencatatkan shortfall. Legislatif, sambung dia, perlu membedah lebih dalam kebijakan penerimaan yang disusun dan dilaksanakan oleh eksekutif.

"Agar apa yang disampaikan pemerintah tentang APBN yang realistis dan sebagainya dapat dicapai. Karena kalau tak capai target ya ujung ujungnya utang lagi,” imbuhnya.

Selain itu, Heri mengusulkan agar Ditjen Pajak bisa berdiri sendiri sebagai lembaga negara, tidak berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal ini, menurutnya, sangat krusial agar Otoritas Pajak dapat bekerja lebih leluasa dan optimal.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Kita lihat, Ditjen Pajak sudah punya karyawan lebih dari 40.000. Saya dorong Ditjen Pajak dapat berdiri sendiri, tidak di bawah Kementerian Keuangan. Agar penerimaan perpajakan ini bisa optimal. Ini bisa kita bahas lebih lanjut di panja,” tuturnya.

Dalam rancangan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Ditjen Pajak (DJP) sudah disebut sebagai lembaga. Namun, bentuk dari lembaga ini akan terus dibahas oleh Tim Reformasi Perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam
Topik : shortfall, pajak, UU KUP, Kemenkeu, DPR
artikel terkait
Senin, 17 Juni 2019 | 18:56 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 17 Juni 2019 | 18:41 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 17 Juni 2019 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Senin, 17 Juni 2019 | 16:10 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK