Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Realisasi Penerimaan Pajak, Ditjen Pajak Mulai Realistis

A+
A-
2
A+
A-
2

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Senin (18/12) kabar datang dari Ditjen Pajak yang hanya memiliki sisa waktu kurang dari 2 minggu untuk mengejar sisa penerimaan pajak senilai Rp237,5 triliun. Namun demikian, pemerintah menyadari dengan realisasi penerimaan pajak per Rabu (13/12) yang mencapai 81,5% atau Rp1.046,1 triliun, target penerimaan pajak senilai Rp1.283,6 triliun sulit terealisasi.

Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengaku belum bisa memprediksi outlook penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir tahun nanti. Dengan waktu yang tersisa, otoritas pajak tetap berupaya supaya shortfall tak terus melebar dan defisit anggaran tetap terjaga pada angka 2,6%-2,8%.

Optimisme Robert soal APBN itu didukung dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang naik cukup signifikan. Selain itu, pengeluaran yang terserap 100% juga akan mendukung kredibilitas APBNP 2017.

Baca Juga: Ditjen Pajak Tambah Jumlah KPP Madya Mulai Tahun Depan, Ada Apa?

Khusus soal pajak, Robert memastikan, pihaknya akan terus mengawal hingga akhir tahun tiba. Meski mengedepankan pendekatan persuasif, Ditjen Pajak memastikan bahwa proses law enforcement tetap berjalan. Dan wajib pajak yang tidak yang tak patuh akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berita lainnya adalah mengenai rupiah akan disetir sentimen pajak AS. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Rupiah akan Disetir Sentimen Pajak AS

Pergerakan nilai tukar rupiah pada awal pekan depan akan ditentukan oleh reaksi pasar terhadap kelanjutan rencana reformasi perpajakan Amerika Serikat. Andri Hardianto, analis Asia Tradepoint Future mengatakan, pelaku pasar saat ini sudah beralih fokus dari isu kenaikan suku bunga acuan AS menuju kelanjutan reformasi pajak AS. Hal ini mengingat RUU tersebut ditargetkan sudah bisa diresmikan menjadi UU sebelum tanggal 22 Desember mendatang.

Baca Juga: OECD: Aksi Unilateral Pemajakan Ekonomi Digital Bisa Menyebar

Jika perkembangan reformasi pajak AS kurang menggembirakan, rupiah bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Terlebih lagi, kondisi fundamental dalam negeri sedang dalam tren positif. Hal tersebut tercermin dari data neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan surplus serta kinerja ekspor dan impor yang naik secara tahunan. Prediksi Andri, kurs rupiah terhadap dollar AS akan bergerak di kisaran Rp13.520-Rp 13.570 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/12).

  • Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 20 Desember 2017

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, pihaknya menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Penghapusan denda diberlakukan mulai 20 November - 20 Desember 2017. Wajib pajak cukup datang ke kantor samsat untuk membayar pajak terutang tanpa harus membayar denda.

Edi menjelaskan, selama periode hingga berakhirnya masa pemutihan denda, BPRD DKI Jakarta bersama polisi akan menggelar razia. Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir akan tetap dikenakan sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak. Selain razia, BPRD DKI Jakarta juga akan melakukan penagihan pajak secara door to door. Menurut Edi, jumlah tunggakan PKB dan BBN-KB mencapai Rp1,8 triliun.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas
  • Tere Liye: Saya Belum Mikir Menerbitkan Novel Lagi

Penulis novel populer Indonesia, Tere Liye, menyatakan belum memikirkan akan menerbitkan novel lagi dalam waktu dekat ini. Sikap itu diambil Tere Liye setelah dia memprotes soal pungutan pajak terhadap penulis di Tanah Air beberapa waktu lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Tere Liye dalam seminar nasional kepenulisan di Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh (Unimal), Aceh Utara, Sabtu (16/12/2017). Dia menyebutkan, sikapnya memprotes pajak dan respons Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani itu sebenarnya untuk melindungi seluruh penulis di Tanah Air.

  • Pemerintah akan Lakukan Pendataan E-Commerce pada Awal 2018

Pada awal 2018 mendatang pemerintah akan mulai melakukan pendataan terkait e-commerce. Hal ini mengingat keterbatasan data membuat pemerintah tidak bisa menyusun strategi dan kebijakan pengembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Untuk melakukan pendataan, pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggelar sensus terhadap para pelaku usaha e-commerce mulai Januari 2018. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba menyatakan, hasil pengumpulan data ini akan menjadi basis penyusunan regulasi e-commerce. Dengan data yang ada, pemerintah berharap bisa mendapatkan gambaran jelas mengenai industri ini. Oleh karena itulah, menurut Mira, pemerintah tak akan tergesa-gesa menyusun regulasi terkat e-commerce. Pemerintah ingin tahu lebih dulu konteks ekonomi digital yang nyata. (Amu)

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP

Optimisme Robert soal APBN itu didukung dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang naik cukup signifikan. Selain itu, pengeluaran yang terserap 100% juga akan mendukung kredibilitas APBNP 2017.

Baca Juga: Ditjen Pajak Tambah Jumlah KPP Madya Mulai Tahun Depan, Ada Apa?

Khusus soal pajak, Robert memastikan, pihaknya akan terus mengawal hingga akhir tahun tiba. Meski mengedepankan pendekatan persuasif, Ditjen Pajak memastikan bahwa proses law enforcement tetap berjalan. Dan wajib pajak yang tidak yang tak patuh akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berita lainnya adalah mengenai rupiah akan disetir sentimen pajak AS. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Rupiah akan Disetir Sentimen Pajak AS

Pergerakan nilai tukar rupiah pada awal pekan depan akan ditentukan oleh reaksi pasar terhadap kelanjutan rencana reformasi perpajakan Amerika Serikat. Andri Hardianto, analis Asia Tradepoint Future mengatakan, pelaku pasar saat ini sudah beralih fokus dari isu kenaikan suku bunga acuan AS menuju kelanjutan reformasi pajak AS. Hal ini mengingat RUU tersebut ditargetkan sudah bisa diresmikan menjadi UU sebelum tanggal 22 Desember mendatang.

Baca Juga: OECD: Aksi Unilateral Pemajakan Ekonomi Digital Bisa Menyebar

Jika perkembangan reformasi pajak AS kurang menggembirakan, rupiah bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Terlebih lagi, kondisi fundamental dalam negeri sedang dalam tren positif. Hal tersebut tercermin dari data neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan surplus serta kinerja ekspor dan impor yang naik secara tahunan. Prediksi Andri, kurs rupiah terhadap dollar AS akan bergerak di kisaran Rp13.520-Rp 13.570 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/12).

  • Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 20 Desember 2017

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, pihaknya menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Penghapusan denda diberlakukan mulai 20 November - 20 Desember 2017. Wajib pajak cukup datang ke kantor samsat untuk membayar pajak terutang tanpa harus membayar denda.

Edi menjelaskan, selama periode hingga berakhirnya masa pemutihan denda, BPRD DKI Jakarta bersama polisi akan menggelar razia. Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir akan tetap dikenakan sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak. Selain razia, BPRD DKI Jakarta juga akan melakukan penagihan pajak secara door to door. Menurut Edi, jumlah tunggakan PKB dan BBN-KB mencapai Rp1,8 triliun.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas
  • Tere Liye: Saya Belum Mikir Menerbitkan Novel Lagi

Penulis novel populer Indonesia, Tere Liye, menyatakan belum memikirkan akan menerbitkan novel lagi dalam waktu dekat ini. Sikap itu diambil Tere Liye setelah dia memprotes soal pungutan pajak terhadap penulis di Tanah Air beberapa waktu lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Tere Liye dalam seminar nasional kepenulisan di Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh (Unimal), Aceh Utara, Sabtu (16/12/2017). Dia menyebutkan, sikapnya memprotes pajak dan respons Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani itu sebenarnya untuk melindungi seluruh penulis di Tanah Air.

  • Pemerintah akan Lakukan Pendataan E-Commerce pada Awal 2018

Pada awal 2018 mendatang pemerintah akan mulai melakukan pendataan terkait e-commerce. Hal ini mengingat keterbatasan data membuat pemerintah tidak bisa menyusun strategi dan kebijakan pengembangan perdagangan elektronik atau e-commerce. Untuk melakukan pendataan, pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggelar sensus terhadap para pelaku usaha e-commerce mulai Januari 2018. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba menyatakan, hasil pengumpulan data ini akan menjadi basis penyusunan regulasi e-commerce. Dengan data yang ada, pemerintah berharap bisa mendapatkan gambaran jelas mengenai industri ini. Oleh karena itulah, menurut Mira, pemerintah tak akan tergesa-gesa menyusun regulasi terkat e-commerce. Pemerintah ingin tahu lebih dulu konteks ekonomi digital yang nyata. (Amu)

Baca Juga: Soal Syarat Ber-NPWP dalam Beleid Baru E-Commerce, Ini Kata DJP
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL