Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Progres Pembentukan KPP Madya Baru, Ini Penjelasan DJP

A+
A-
2
A+
A-
2

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan menambah jumlah kantor pelayanan pajak (KPP) Madya tahun ini. Kesiapan internal tengah dimatangkan agar proses transisi berjalan mulus.

Direktur Penyuluhan, Pelayananan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga saat ini otoritas masih menyusun perangkat pendukung dari rencana penambahan KPP Madya. Rencana pembentukan KPP Madya belum disosialisasikan langsung kepada wajib pajak (WP).

“Saat ini belum [dilakukan sosialisasi],” katanya kepada DDTCNews, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Hestu mengungkapkan kesiapan internal menjadi penting terkait pembentukan unit kerja baru DJP. Pasalnya, perubahan tersebut akan mencakup banyak aspek dalam tata organisasi fiskus yang terdampak kebijakan baru tersebut.

Namun, dia memastikan pembentukan KPP Madya baru akan menguntungkan wajib pajak. Pasalnya jumlah WP yang bernaung di level KPP Madya tidak akan sebanyak level KPP Pratama sehingga pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan lebih terfokus.

Seperti KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO) dan KPP Madya yang ada saat ini, papar Hestu, daftar WP yang akan terdaftar di KPP Madya baru sepenuhnya menjadi wewenang Dirjen Pajak. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: Tidak Bisa Akses Aplikasi E-Bupot & VAT Refund? Ini Penjelasan DJP

“Tentunya dari aspek pelayanan, pembinaan, dan pengawasan akan lebih baik di KPP Madya karena jumlah WP-nya lebih sedikit dibandingkan KPP Pratama. Jadi, itu akan positif juga untuk para WP," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ada tambahan 18 KPP Madya pada 2020. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada di dalam internal otoritas.

Suryo menjelaskan penambahan jumlah KPP Madya akan dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar kegiatan ekonomi di satu wilayah. Pulau Jawa masih mendominasi penambahan unit kerja vertikal DJP tersebut.

Baca Juga: DJP Belum Pasang Target Kepatuhan 2020, Ada Apa?

Sebagian WP yang sudah terdaftar akan dikumpulkan di KPP Madya untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan. Sementara itu, KPP Pratama akan menjadi garda terdepan untuk kegiatan ekstensifikasi atau menambah wajib pajak baru. (kaw)

“Saat ini belum [dilakukan sosialisasi],” katanya kepada DDTCNews, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Hestu mengungkapkan kesiapan internal menjadi penting terkait pembentukan unit kerja baru DJP. Pasalnya, perubahan tersebut akan mencakup banyak aspek dalam tata organisasi fiskus yang terdampak kebijakan baru tersebut.

Namun, dia memastikan pembentukan KPP Madya baru akan menguntungkan wajib pajak. Pasalnya jumlah WP yang bernaung di level KPP Madya tidak akan sebanyak level KPP Pratama sehingga pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan lebih terfokus.

Seperti KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO) dan KPP Madya yang ada saat ini, papar Hestu, daftar WP yang akan terdaftar di KPP Madya baru sepenuhnya menjadi wewenang Dirjen Pajak. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: Tidak Bisa Akses Aplikasi E-Bupot & VAT Refund? Ini Penjelasan DJP

“Tentunya dari aspek pelayanan, pembinaan, dan pengawasan akan lebih baik di KPP Madya karena jumlah WP-nya lebih sedikit dibandingkan KPP Pratama. Jadi, itu akan positif juga untuk para WP," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ada tambahan 18 KPP Madya pada 2020. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada di dalam internal otoritas.

Suryo menjelaskan penambahan jumlah KPP Madya akan dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar kegiatan ekonomi di satu wilayah. Pulau Jawa masih mendominasi penambahan unit kerja vertikal DJP tersebut.

Baca Juga: DJP Belum Pasang Target Kepatuhan 2020, Ada Apa?

Sebagian WP yang sudah terdaftar akan dikumpulkan di KPP Madya untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan. Sementara itu, KPP Pratama akan menjadi garda terdepan untuk kegiatan ekstensifikasi atau menambah wajib pajak baru. (kaw)

Topik : Ditjen Pajak, DJP, KPP madya
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 20 Januari 2020 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 19 Januari 2020 | 14:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 19 Januari 2020 | 10:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 19 Januari 2020 | 09:30 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 18 Januari 2020 | 15:31 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 18 Januari 2020 | 14:57 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:59 WIB
TELKOMSEL
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:15 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Jum'at, 17 Januari 2020 | 14:32 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 17 Januari 2020 | 11:41 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN