Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Soal Progres Pembentukan KPP Madya Baru, Ini Penjelasan DJP

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Progres Pembentukan KPP Madya Baru, Ini Penjelasan DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan menambah jumlah kantor pelayanan pajak (KPP) Madya tahun ini. Kesiapan internal tengah dimatangkan agar proses transisi berjalan mulus.

Direktur Penyuluhan, Pelayananan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga saat ini otoritas masih menyusun perangkat pendukung dari rencana penambahan KPP Madya. Rencana pembentukan KPP Madya belum disosialisasikan langsung kepada wajib pajak (WP).

“Saat ini belum [dilakukan sosialisasi],” katanya kepada DDTCNews, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

Hestu mengungkapkan kesiapan internal menjadi penting terkait pembentukan unit kerja baru DJP. Pasalnya, perubahan tersebut akan mencakup banyak aspek dalam tata organisasi fiskus yang terdampak kebijakan baru tersebut.

Namun, dia memastikan pembentukan KPP Madya baru akan menguntungkan wajib pajak. Pasalnya jumlah WP yang bernaung di level KPP Madya tidak akan sebanyak level KPP Pratama sehingga pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan lebih terfokus.

Seperti KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO) dan KPP Madya yang ada saat ini, papar Hestu, daftar WP yang akan terdaftar di KPP Madya baru sepenuhnya menjadi wewenang Dirjen Pajak. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

“Tentunya dari aspek pelayanan, pembinaan, dan pengawasan akan lebih baik di KPP Madya karena jumlah WP-nya lebih sedikit dibandingkan KPP Pratama. Jadi, itu akan positif juga untuk para WP," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ada tambahan 18 KPP Madya pada 2020. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada di dalam internal otoritas.

Suryo menjelaskan penambahan jumlah KPP Madya akan dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar kegiatan ekonomi di satu wilayah. Pulau Jawa masih mendominasi penambahan unit kerja vertikal DJP tersebut.

Baca Juga: DJP: Beleid Ini Tandai Tahap Final Penerapan E-Bupot PPh Pasal 23/26

Sebagian WP yang sudah terdaftar akan dikumpulkan di KPP Madya untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan. Sementara itu, KPP Pratama akan menjadi garda terdepan untuk kegiatan ekstensifikasi atau menambah wajib pajak baru. (kaw)

Topik : Ditjen Pajak, DJP, KPP madya
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:15 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:08 WIB
WEBINAR SERIES DDTC