PENERIMAAN PAJAK

Soal Perkembangan Penerimaan Pajak, Ini Penjelasan DJP

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Agustus 2019 | 11:56 WIB
Soal Perkembangan Penerimaan Pajak, Ini Penjelasan DJP

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal.

BADUNG, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak cukup tertekan hingga semester I/2019. Keadaan disebut diyakini akan bergerak membaik pada paruh kedua tahun ini.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan segala upaya akan terus dilakukan untuk menggenjot penerimaan tahun ini. Meskipun target diprediksi tidak tercapai, tren perbaikan mulai terasa pada semester II/2019.

Effort kita lakukan terus tapi juga melihat perkembangan ekonomi saat ini,” katanya dalam Media Gathering DJP di Bali, seperti dikutip pada Senin (5/8/2019).

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Tren perbaikan penerimaan, sambungnya, tercermin dari realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri yang mulai bergerak naik. Pada awal tahun ini, kinerja PPN dalam negeri terkontraksi hingga 5%. Angka tersebut, menurut Yon, mulai berbalik naik pada akhir semester I/2019.

Kemudian, tren lain yang mendorong perbaikan penerimaan adalah restitusi yang dipercepat. Angka restitusi, jelasnya, mulai kembali pada pola normal. Dengan demikian lonjakan restitusi tidak akan setinggi tahun sebelumnya.

“Mulai Mei [permintaan restitusi] sudah normal. Selain itu, kita lihat tren penerimaan dari PPN dalam negeri awalnya tumbuh minus 5%, sekarang ada perbaikan sudah mendekati 0%. Jadi, ada perbaikan penerimaan,” jelasnya.

Baca Juga:
Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Seperti diketahui, jumlah setoran pajak hingga akhir Juni 2019 senilai Rp603,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,75% dari periode yang sama tahun lalu dan memenuhi 38,2% dari target APBN yang senilai Rp1.577,5 triliun.

Adapun target tahun ini diprediksi kembali tidak tercapai. DJP memproyeksikan shortfall setoran pajak mencapai Rp140 triliun. Dengan kata lain, realisasi setoran pajak yang dikelola oleh DJP diprediksi hanya mampu memenuhi 91% dari target APBN senilai Rp1.577,5 triliun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD