Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Konsensus Pajak Digital, Sri Mulyani Sebut Ada Kemajuan Pesat

2
2

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Kemajuan upaya untuk mencapai konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital dinilai cukup pesat. Hasil pertemuan G20 di Jepang tersebut menjadi sinyal positif bagi Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan pencapaian konsensus global pemajakan ekonomi digital mengalami kemajuan pesat. Walaupun belum ada kata sepakat, kerangka kerja dalam pemajakan dalam skala global sudah disepakati.

“Kemajuannya luar biasa paling tidak dari sisi kesepakatan untuk mengadopsi suatu framework bahwa pajak internasional itu harus dilakukan secara kooperatif,” katanya di Kantor Kemenkeu, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengungkapkan terdapat dua opsi dalam memajaki pelaku ekonomi digital seperti Google, Facebook, dan Amazon. Kedua opsi tersebut adalah penggunaan rezim tarif pajak minimum global dan pembagian hak pengenaan pajak untuk perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik.

Opsi pertama itu, menurut Sri Mulyani, tidak hanya berguna untuk memajaki ekonomi digital. Opsi itu juga untuk menangkal penggerusan basis pajak oleh perusahaan multinasional yang melarikan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Kemudian, opsi kedua terkait dengan pembagian hak pemajakan berdasarkan signifikansi kegiatan ekonomi. Kedua opsi resolusi tersebut, sambungnya, akan menguntungkan Indonesia karena besarnya pengguna layanan digital di Tanah Air.

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

“Pada tahun depan, saat pertemuan G-20 di Arab Saudi, akan disepakati framework yang kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau hal itu dilakukan maka Indonesia akan sangat diuntungkan karena kita punya banyak sekali apa yang disebut tax right yang selama ini mudah sekali tererosi karena adanya model bisnis yang sangat berubah itu,” jelasnya. (kaw)

“Kemajuannya luar biasa paling tidak dari sisi kesepakatan untuk mengadopsi suatu framework bahwa pajak internasional itu harus dilakukan secara kooperatif,” katanya di Kantor Kemenkeu, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengungkapkan terdapat dua opsi dalam memajaki pelaku ekonomi digital seperti Google, Facebook, dan Amazon. Kedua opsi tersebut adalah penggunaan rezim tarif pajak minimum global dan pembagian hak pengenaan pajak untuk perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik.

Opsi pertama itu, menurut Sri Mulyani, tidak hanya berguna untuk memajaki ekonomi digital. Opsi itu juga untuk menangkal penggerusan basis pajak oleh perusahaan multinasional yang melarikan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Kemudian, opsi kedua terkait dengan pembagian hak pemajakan berdasarkan signifikansi kegiatan ekonomi. Kedua opsi resolusi tersebut, sambungnya, akan menguntungkan Indonesia karena besarnya pengguna layanan digital di Tanah Air.

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

“Pada tahun depan, saat pertemuan G-20 di Arab Saudi, akan disepakati framework yang kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau hal itu dilakukan maka Indonesia akan sangat diuntungkan karena kita punya banyak sekali apa yang disebut tax right yang selama ini mudah sekali tererosi karena adanya model bisnis yang sangat berubah itu,” jelasnya. (kaw)

Topik : ekonomi digital, OECD, G20, pajak minimum, Sri Mulyani
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:04 WIB
SELANDIA BARU
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:09 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 19 Juni 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:05 WIB
TATA KELOLA ANGGARAN
Selasa, 18 Juni 2019 | 15:39 WIB
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 2020
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:58 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:05 WIB
KEBIJAKAN FISKAL