Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kepemilikan NPWP, Ini Kata Asosiasi Driver Ojek Online

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Kepemilikan NPWP, Ini Kata Asosiasi Driver Ojek Online

Pemberitahuan Gojek kepada mitra usaha melalui surat elektronik.  

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi driver ojek online tidak mempermasalahkan permintaan Gojek kepada mitra usaha agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun ini.

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan tidak menolak inisiatif Gojek yang meminta mitra usaha memiliki NPWP saat memperoleh penghasilan melalui aplikasi. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah positif dalam bidang perpajakan.

"Itu imbauan yang baik," katanya Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Layanan Elektronik DJP yang Sempat Gangguan Sudah Bisa Dipakai Lagi

Igun menyatakan kepemilikan NPWP merupakan langkah awal kontribusi mitra usaha Gojek dalam mendukung pembangunan nasional. Pembayaran pajak baru bisa dilakukan mitra jika sudah memiliki NPWP dan mendapatkan penghasilan melalui aplikasi online.

Dia menyambut baik langkah Gojek memfasilitasi mitra usaha untuk mendapatkan NPWP. Hal tersebut makin memudahkan mitra dalam menjalankan kewajiban perpajakan kedepannya.

"Sebagai warga negara yang baik yang turut mendukung pembangunan nasional maka langkah awal adalah dengan memiliki terlebih dahulu NPWP," terangnya.

Baca Juga: Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

Seperti diketahui, Gojek akan mengirimkan data mitra usaha kepada Ditjen Pajak (DJP). Start up layanan transportasi tersebut memberikan waktu kepada mitra yang belum memiliki NPWP memilih skema pajak penghasilan sampai 6 Mei 2021.

Terdapat dua pilihan pemenuhan PPh bagi mitra Gojek yaitu berdasarkan rezim normal PPh atau menggunakan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5%.

Gojek memberikan ilustrasi pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 terkait dengan fasilitas PPh final UMKM 0,5% dan skema PPh dengan rezim normal berdasarkan pada UU PPh Pasal 17.

Baca Juga: Puluhan Ribu SPPT PBB Dicetak, Warga Diharapkan Patuh Bayar Pajak

Apabila mitra usaha memilih opsi menggunakan rezim PPh final 0,5% seperti yang diatur dalam PP No.23/2018, mekanisme perhitungan berdasarkan omzet usaha dikalikan 0,5%. Jika memilih rezim normal maka berlaku mekanisme penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Jika hingga 6 Mei 2021, Anda tidak memberikan pilihan maka status perpajakan Anda adalah pilihan pertama yaitu tarif pajak final PP No. 23/2018," sebut Gojek. Simak ‘Gojek Bakal Setor Data ke DJP, Mitra Usaha Diminta Buat NPWP’. (kaw)

Baca Juga: Kendala Validasi Data Kependudukan, DJP: Sedang Dikerjakan Secepatnya
Topik : administrasi pajak, kepatuhan pajak, NPWP, mitra gojek, gojek, UMKM, Garda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 08 Juni 2021 | 15:30 WIB
LAYANAN PAJAK
Senin, 07 Juni 2021 | 17:00 WIB
KEGIATAN EKSPOR IMPOR
Sabtu, 05 Juni 2021 | 13:25 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 04 Juni 2021 | 20:09 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI BARAT
berita pilihan
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA