Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Soal Kenaikan Tarif Pajak Korporasi, Begini Respons Bos Amazon

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Kenaikan Tarif Pajak Korporasi, Begini Respons Bos Amazon

CEO Amazon Jeff Bezos. (Foto: Shutterstock/thetyee.ca)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – CEO Amazon Jeff Bezos berkomitmen mendukung rencana peningkatan tarif pajak korporasi di AS guna mendukung rencana belanja infrastruktur yang diusung Presiden AS Joe Biden senilai US$2 triliun.

Bezos mengatakan pembangunan infrastruktur adalah program yang diperlukan dan sekarang adalah saat yang tepat untuk berkolaborasi guna mencapai tujuan besar tersebut.

"Kami menyadari investasi ini memerlukan dana. Kami akan bekerja sama dengan Kongres AS dan eksekutif untuk mencari solusi yang tepat demi menjaga daya saing AS," katanya melalui akun Twitter resmi Amazon, Rabu (7/4/2021).

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Untuk diketahui, presiden AS berencana meningkatkan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% guna mendanai pembangunan infrastruktur di antaranya seperti revitalisasi jalan, jembatan, proyek ramah lingkungan; jaringan internet hingga kawasan pedalaman; dan lain sebagainya.

Selain mengenakan tarif pajak korporasi, Biden juga berencana mengenakan global minimum tax dengan tarif sebesar 21% terhadap perusahaan multinasional demi mencegah praktik penggeseran laba oleh korporasi multinasional.

Amazon sendiri sempat disebut-sebut oleh presiden AS lantaran termasuk dalam salah satu daftar 91 perusahaan yang sama sekali tidak membayar pajak kepada otoritas pajak AS, yaitu Internal Revenue Service (IRS).

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

"Masyarakat membayar pajak sebesar 22%, tapi Amazon dan 90 perusahaan lainnya sama sekali tidak membayar pajak. Saya akan mengakhiri hal ini," ujar Biden.

Seperti dilansir businessinsider.com, Amazon tercatat sama sekali tidak membayar pajak pada 2018. padahal korporasi tersebut memperoleh laba sebelum pajak sebesar US$11 miliar atau Rp160,3 triliun dalam setahun. (rig)

Baca Juga: Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar
Topik : amerika serikat, presiden as joe bide, amazon, PPh badan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial