Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Skema MDR Punya Dampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Skema MDR Punya Dampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Chairperson Michael Lang dan beberapa national reporter dalam sesi 4 Rust Conference dengan topik ‘When to Report, Use of Reported Data’. (tangkapan layer Zoom)

PENERAPAN Mandatory Disclosure Rules (MDR) memiliki dampak positif pada penerimaan pajak di beberapa negara. Hal ini terungkap dari pemaparan beberapa national reporter dalam Rust Conference pada 1—3 Juli 2021.

Penulis, Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dan Senior Researcher DDTC Dea Yustisia, turut hadir sebagai national reporter dari Indonesia dalam acara yang digelar Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business tersebut.

Dalam acara tersebut, masing-masing national reporter dari berbagai negara menjelaskan konsep dan ketentuan MDR di tiap negara. Tujuan MDR juga dibahas, antara lain terkait dengan pemberian deterrent effect, risk assessment untuk penentu level kepatuhan, serta pemeriksaan pajak.

Baca Juga: WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Selain itu, masing-masing national reporter juga membahas beberapa aspek seperti jangka waktu pelaporan, denda atau penalti, hubungan MDR dengan secrecy rules/legal privilege, pihak yang harus melapor dan komponen yang dilaporkan, serta isu lain yang berkaitan.

Adapun isu lain yang dimaksud seperti manfaat utama MDR serta risiko penghindaran pajak dan monetary threshold. Ada pula bahasan mengenai hak fundamental atas penerapan ketentuan di Amerika Serikat (AS) yang bersifat retroaktif serta prinsip proporsionalitas di Uni Eropa yang dikaitkan dengan beban wajib pajak.

Sebagai gambaran awal, laporan Aksi ke-12 BEPS pada 2015 memberi rekomendasi rancangan aturan yang mengharuskan wajib pajak dan advisor untuk mengungkapkan perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax planning arrangements) kepada otoritas pajak.

Baca Juga: Pajak Karbon dalam Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim

Laporan tersebut menetapkan rekomendasi kerangka kerja standar agar digunakan oleh negara-negara yang ingin menetapkan atau mengubah MDR untuk mendapat informasi awal tentang skema aggressive tax planning dan penggunanya.

Rekomendasi tersebut untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan informasi awal tentang skema aggressive tax planning dengan persyaratan pengungkapan (disclosure) tepat sasaran, dapat dilaksanakan, serta menghindari beban kepatuhan yang tidak semestinya ditanggung wajib pajak.

Di dalam Uni Eropa, Council Directive (EU) 2018/822 pada 25 Mei 2018 mengubah Directive 2011/16/EU mengenai pertukaran informasi otomatis di bidang perpajakan yang wajib (mandatory AEoI) yang berhubungan dengan pengaturan lintas yurisdiksi. Arahan ini dikenal dengan DAC 6.

Baca Juga: Apa itu Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP? Saksikan Video Ini

Adapun DAC 6 ini mewajibkan negara anggota Uni Eropa menerapkan pelaporan wajib dari pengaturan lintas yurisdiksi yang mempengaruhi setidaknya satu negara anggota yang termasuk dalam salah satu dari sejumlah indikasi potensial dari aggressive tax planning. Laporan ini dipertukarkan secara otomatis antara negara anggota Uni Eropa.

Dari hasil pemaparan national reporter, secara umum, ada aspek positif (kelebihan) dan negatif (kekurangan) dari penerapan MDR yang sejumlah negara. Britania Raya misalnya, adanya MDR dapat mengubah ketentuan atau menutup loophole dalam ketentuan mereka berdasarkan pada informasi atau skema yang diungkap dalam skema MDR.

Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) pun mengklaim terdapat kenaikan penerimaan negara yang signifikan dari pemeriksaan berdasarkan pada skema yang diungkap. Pemeriksaan tersebut lebih banyak terkait dengan transfer pricing.

Baca Juga: Pajak Digital Jadi Solusi Kesinambungan Fiskal Tanpa Ganggu Pemulihan

Di sisi lain, ada beberapa catatan kekurangan dari skema MDR di tiap negara. Portugal misalnya, yang menghapus rezim lama dan menggantinya dengan rezim baru karena dianggap gagal. Adapun kegagalan itu apabila dilihat dari jumlah skema atau transaksi yang dapat diungkap.

Selain itu, Polandia merasa ketentuannya terlalu luas dibandingkan dengan MDR yang direkomendasikan dalam laporan Aksi ke-12 BEPS atau DAC 6. Hal ini disebut memunculkan terjadinya pelaporan yang berlebihan (overreporting).

Di Meksiko, wajib pajaknya dianggap terlalu 'mencari aman' dan terlihat hanya berupaya menghindari denda atau penalti. Sementara di Italia, bentuk informasi yang harus dilaporkan dalam kebijakan MDR-nya masih kurang jelas. Hal serupa terjadi di Israel sehingga dianggap hanya sebatas formalitas.

Baca Juga: Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

Sebagai informasi, Rust Conference kali ini akan menjadi ajang pertukaran ide yang menarik mengenai dinamika ketentuan MDR di sejumlah negara. Konferensi ini dihadiri sebanyak 120 orang peserta dari 38 negara.

Acara dibuka oleh Prof. Karoline Spies dari Vienna University of Economics and Business (WU Vienna), Austria. Ada pula beberapa beberapa professional ternama seperti Michael Lang, Pasquale Pistone, Alexander Rust, dan Claus Staringer.

Sebelum tahun ini, sejak 2016 DDTC selalu diundang dalam Rust Conference. Adapun profesional DDTC yang terpilih adalah:

Baca Juga: Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

Topik : Rust Conference, MDR, DDTC, Austria

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 11 September 2021 | 09:00 WIB
PAJAK DALAM BERITA

PPh Bunga Obligasi Turun dan 2 Aplikasi Pajak Ditutup! Cek Videonya

Jum'at, 10 September 2021 | 16:59 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Kecepatan Vaksinasi dan Pemberian Insentif Jadi Penentu Pemulihan

Jum'at, 10 September 2021 | 10:37 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mengoptimalkan Pajak dari Platform Aplikasi Telemedicine

Kamis, 09 September 2021 | 21:00 WIB
RUU KUP

Ramai-Ramai RUU KUP: Di Balik Kontroversi, Ada Urgensi

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?