Sistem Pengumpulan Pajak Diintegrasikan

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (Financial Management Information System/FMIS) yang terintegrasi dengan sistem manajemen data pajak untuk merampingkan tata kelola informasi keuangan negara.

Sekretaris Kementerian Ekonomi dan Keuangan Hean Sahip mengatakan integrasi tersebut akan menghubungkan kementerian dengan bendahara provinsi sehingga memperkuat proses anggaran, akuntansi, dan audit pada manajemen keuangan publik.

“FMIS telah diterapkan pada semua lembaga yang terlibat dalam keuangan dan anggaran secara nasional. Sistem ini terbukti berhasil dalam hal reformasi kebijakan manajemen publik dan efisiensi penerimaan pajak," katanya, dikutip Senin (28/9/2020).

Sahip menyebut FMIS juga telah terhubung dengan Bank Nasional Kamboja, bank komersial yang menjadi mitra, sistem pengelolaan utang negara, serta sistem pengelolaan pendapatan nonfiskal.

Direktur Jenderal Perpajakan Kong Vibol mengatakan departemennya terus berupaya membuat sistem yang lebih modern dan terotomatisasi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu langkahnya adalah dengan mengembangkan sistem yang mempermudah koordinasi dengan Departemen Bea dan Cukai serta sistem manajemen kendaraan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi.

"Sistem manajemen kendaraan akan mengacu pada pendaftaran dan penjualan kendaraan," ujarnya.

CEO grup perusahaan keuangan Investment Management Anthony Galliano mengapresiasi integrasi data perpajakan tersebut. Dia menilai integrasi itu sangat penting bagi sektor swasta karena pemrosesan data akan lebih cepat dan efisien.

"Sektor swasta akan diuntungkan karena manajemen keuangan publik semakin baik sehingga meningkatkan efisiensi pada kementerian dan provinsi. Pada akhirnya, layanan kepada sektor swasta juga meningkat," katanya, dilansir dari phnompenhpost.com.

Pada 2019, Kamboja mengumpulkan penerimaan US$6 miliar atau Rp89,7 triliun. Realisasi itu setara 121,5% dari target US$4,56 miliar atau Rp68,19 triliun. Departemen Bea dan Cukai mengumpulkan US$2,26 miliar atau Rp33,7 triliun, sedangkan Departemen Perpajakan senilai US$2,3 miliar atau atau Rp34,3 triliun. (kaw)