Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sistem Pajak Jadi Teritorial, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

12
12

Dirjen Pajak Robert Pakpahan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana mengubah sistem pajak worldwide menjadi berbasis territorial melalui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian. Aturan ini akan berlaku untuk wajib pajak orang pribadi.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan perubahan rezim pajak itu untuk memberikan kepastian terkait dengan pemajakan bagi wajib pajak orang pribadi baik domestik maupun luar negeri. Selama ini, menurut Robert, terjadi kerancuan terkait dengan penentuan subjek pajak dalam negeri.

"Kalau aturan yang berlaku sekarang ada kerancuan. Kami mau sederhanakan itu," katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Soal RUU Ketentuan & Fasilitas Perpajakan, Ini Penjelasan Menko Luhut

Robert menjelaskan dengan beralih ke sistem teritorial, pemajakan hanya akan dilakukan untuk penghasilan yang didapatkan dari daerah pabean Indonesia.

Misalnya, untuk warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dan berdasarkan time test masa tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun, tidak diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Begitu juga dengan warga negara asing (WNA) yang masa tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun sudah memenuhi syarat subjektif untuk menjadi SPDN. Aspek ini harus ditambah dengan bukti memiliki penghasilan di Indonesia.

Baca Juga: Soal RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, Ini Komentar Anggota DPR

"Jadi siapapun yang tinggal di indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun itu sudah menunjukkan intensi di Indonesia sehingga sudah memenuhi syarat subjektif. Kalau dia punya objek penghasilan ya sudah harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), Jadi itu saja patokannya," paparnya.

Robert menambahkan perubahan sistem pajak ini juga mengacu kepada negara lain yang juga sudah banyak beralih dari sistem worldwide menjadi territorial. Bahkan saat ini sebagai besar negara OECD sudah menganut sistem teritorial dalam rezim pajaknya.

"Dahulu sempat berimbang antara yang pakai worldwide dan territorial. Sekarang untuk negara OECD itu mayoritas sudah terirtorial meskipun tidak murni, masih hybrid," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: DJP Alokasikan Rp38 Miliar untuk Pengadaan Coretax System Tahun Depan

"Kalau aturan yang berlaku sekarang ada kerancuan. Kami mau sederhanakan itu," katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Soal RUU Ketentuan & Fasilitas Perpajakan, Ini Penjelasan Menko Luhut

Robert menjelaskan dengan beralih ke sistem teritorial, pemajakan hanya akan dilakukan untuk penghasilan yang didapatkan dari daerah pabean Indonesia.

Misalnya, untuk warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dan berdasarkan time test masa tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun, tidak diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Begitu juga dengan warga negara asing (WNA) yang masa tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun sudah memenuhi syarat subjektif untuk menjadi SPDN. Aspek ini harus ditambah dengan bukti memiliki penghasilan di Indonesia.

Baca Juga: Soal RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, Ini Komentar Anggota DPR

"Jadi siapapun yang tinggal di indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun itu sudah menunjukkan intensi di Indonesia sehingga sudah memenuhi syarat subjektif. Kalau dia punya objek penghasilan ya sudah harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), Jadi itu saja patokannya," paparnya.

Robert menambahkan perubahan sistem pajak ini juga mengacu kepada negara lain yang juga sudah banyak beralih dari sistem worldwide menjadi territorial. Bahkan saat ini sebagai besar negara OECD sudah menganut sistem teritorial dalam rezim pajaknya.

"Dahulu sempat berimbang antara yang pakai worldwide dan territorial. Sekarang untuk negara OECD itu mayoritas sudah terirtorial meskipun tidak murni, masih hybrid," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: DJP Alokasikan Rp38 Miliar untuk Pengadaan Coretax System Tahun Depan
Topik : sistem territorial, sistem worldwide, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, robert pakpahan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

fredy

Saya setuju dirubah teritorial. Seharusnya dari dulu Indonesia merubahnya. Negara lain yang saya tahu seperti Hongkong sudah sejak lama menerapkan teritorial.
1
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 18 September 2019 | 19:16 WIB
INVESTASI
Rabu, 18 September 2019 | 18:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 18 September 2019 | 16:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 18 September 2019 | 15:12 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 18 September 2019 | 13:20 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Rabu, 18 September 2019 | 08:52 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 17 September 2019 | 20:52 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Selasa, 17 September 2019 | 20:05 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 17 September 2019 | 19:20 WIB
SENGKETA PAJAK