Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Setoran Pajak Perusahaan Naik Lebih dari 100%, Begini Kata Sri Mulyani

A+
A-
5
A+
A-
5
Setoran Pajak Perusahaan Naik Lebih dari 100%, Begini Kata Sri Mulyani

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga Agustus 2022 tercatat mengalami pertumbuhan hingga 131,5%. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (27/9/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu yang terkontraksi 2,8%. Hingga saat ini, kontribusi PPh badan masih cukup besar, yakni 21,7% dari total penerimaan pajak.

“Ini menggambarkan sektor-sektor korporasi kita mengalami pembalikan dan pemulihan kondisi dari perusahaannya,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Kementerian Keuangan melihat penerimaan PPh badan konsisten tumbuh tinggi karena sejalan perbaikan profitabilitas dari wajib pajak badan. Perbaikan profitabilitas tersebut baik kondisi pada 2021 maupun ekspektasi tahun ini.

Selain mengenai penerimaan pajak, ada pula bahasan terkait dengan perkembangan penyusunan aturan teknis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ada pula bahasan tentang penerapan asas ultimum remedium yang ada pada tahap penyidikan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pajak Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingginya pertumbuhan penerimaan PPh badan juga sejalan dengan kinerja PPh Pasal 21. Hingga Agustus 2022, penerimaan PPh Pasal 21 tercatat tumbuh 21,4%, lebih tinggi dari capai pada periode yang sama tahun lalu sebesar 2,3%.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

“Artinya mereka [perusahaan] mulai melakukan hiring atau pembukaan lowongan kerja lagi. Ini hal yang positif dari pemulihan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani. (DDTCNews)

Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak hingga Agustus 2022 tercatat senilai Rp1.171,8 triliun. Angka itu mencatatkan pertumbuhan 58,1% secara tahunan, sekaligus setara dengan 78,9% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 senilai Rp1.485 triliun.

"Ini sudah jauh melampaui penerimaan sebelum pre-pandemi, yaitu 2019," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Efek Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% sejak April 2022 telah memberikan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp28,38 triliun. Tambahan penerimaan pajak dari kenaikan tarif PPN itu tercatat terus meningkat dari bulan ke bulan.

"Kalau dilihat levelnya tinggi yang tadi menggambarkan kegiatan dari produksi atau nilai tambah di dalam negeri yang meningkat. Ini adalah hal yang bagus," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews)

Ultimum Remedium Tahap Penyidikan

Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Giyarso mengatakan penerapan asas ultimum remedium pada tahap penyidikan sudah masuk dalam Pasal 44A dan Pasal 44B UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.

Baca Juga: Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Sesuai dengan Pasal 44A, salah satu hal yang bisa membuat penyidik menghentikan penyidikan adalah wajib pajak telah mengungkap ketidakbenaran perbuatan yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) atau pada saat pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Kemudian, sesuai dengan Pasal 44B ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan.

“Tetapi ada syaratnya. Bukan berarti [dengan] permintaan, langsung dihentikan,” imbuh Giyarso. Simak ‘Ultimum Remedium pada Penyidikan, Ditjen Pajak Ingatkan Aturannya’. (DDTCNews)

Baca Juga: 459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

RPP Turunan UU HPP

Kementerian Keuangan menyatakan 4 rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU HPP akan segera dirilis. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah masih perlu melakukan finalisasi terhadap RPP tersebut.

"Bahwa 4 RPP sudah dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan segera bisa diundangkan," katanya. (DDTCNews)

Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Agustus 2022, penerimaan pajak sektor pertambangan tercatat tumbuh hingga 233,8%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, kinerja penerimaan sektor ini hanya tumbuh 8,2%.

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

“Penerimaan pajak sektor pertambangan tumbuh ekstrem sebab didorong oleh harga-harga komoditas pertambangan yang melonjak,” ujar Sri Mulyani. (DDTCNews)

Pajak dan Retribusi Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak daerah hingga Agustus 2022 tercatat senilai Rp127,1 triliun. Penerimaan ini mengalami kenaikan 6,4% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp119,43 triliun.

Selain pajak daerah, penerimaan retribusi daerah juga tercatat naik. Dengan realisasi senilai Rp5,75 triliun, penerimaan retribusi daerah hingga Agustus 2022 mengalami pertumbuhan 21,2% secata tahunan. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, penerimaan pajak, DItjen Pajak, DJP, PPh, PPh badan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya