Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Penetapan Tarif Serta Reklasifikasi Biaya Bunga dan Royalti

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penetapan Tarif Serta Reklasifikasi Biaya Bunga dan Royalti

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai reklasifikasi biaya bunga dan biaya royalti menjadi dividen serta perbedaan interpretasi dalam penetapan tarif atas transaksi tersebut. Dalam perkara ini, wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya yang berkedudukan di Jepang (X Co).

Otoritas pajak melakukan reklasifikasi biaya bunga dan biaya royalti menjadi dividen karena wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi tersebut benar-benar terjadi.

Sebaliknya, wajib pajak tidak setuju dengan seluruh koreksi otoritas pajak. Pada dasarnya biaya bunga merupakan pembayaran bunga yang wajib wajib pajak bayarkan atas pinjaman sejumlah dana. Transaksi tersebut bukan pembayaran atas dividen sebagaimana pendapat otoritas pajak.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Terkait dengan biaya royalti, pembayaran dilakukan atas pemberian Informasi berupa pengetahuan teknik pengecatan produk otomotif yang diberikan oleh X Co. Teknik tersebut digunakan untuk membantu proses produksi agar lebih efisien dan efektif. Tanpa teknik tersebut, wajib pajak sulit untuk melakukan teknik pengecatan produk otomotif sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan terdapat dua pokok sengketa.

Pertama, reklasifikasi biaya bunga dan biaya royalti menjadi biaya dividen. Dalam perkara ini, wajib pajak melakukan pinjaman kepada perusahaan yang berkedudukan di Jepang, yaitu X Co. Terhadap pinjaman tersebut, wajib pajak diharuskan membayar biaya bunga pinjaman. Transaksi pinjaman tersebut tidak bertujuan untuk mendapatkan dividen terselubung.

Terkait dengan biaya royalti, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat wajib pajak dapat membuktikan penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang teknikal dalam usahanya. Oleh karena itu, reklasifikasi biaya bunga dan biaya royalti menjadi biaya dividen tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Kedua, koreksi atas tarif PPh Pasal 26 terkait dengan surat keterangan domisili (SKD). Wajib pajak dapat membuktikan X Co berdomisili di Jepang. Pembuktian dengan SKD yang diterbitkan otoritas berwenang di Jepang. Oleh karena itu, tarif atas pembayaran bunga dan royalti sesuai dengan P3B antara Indonesia dan Jepang.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 71566/PP/M.XIA/13/2016 tanggal 13 Juni 2016, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 27 September 2016.

Terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pertama, koreksi objek PPh Pasal 26 masa pajak Januari 2011 berupa reklasifikasi atas biaya bunga dan biaya royalti menjadi biaya dividen sebesar RpRp183.306.275. Kedua, koreksi atas tarif PPh Pasal 26 terkait dengan SKD.

Baca Juga: Ada Sertifikatnya! Kostaf UI Adakan Talk Show Bahas Peradilan Pajak

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, terdapat dua pokok sengketa. Pertama, reklasifikasi biaya bunga dan biaya royalti menjadi biaya dividen.

Reklasifikasi biaya bunga menjadi biaya dividen dilakukan karena transaksi pinjaman dana Termohon PK kepada X Co tidak dapat dibuktikan. Dokumen pendukung atas pinjaman tersebut tidak pernah disampaikan oleh Termohon PK.

Termohon PK juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjanjian pinjaman yang menyatakan jumlah pokok pinjaman, bunga pinjaman, mekanisme pembayaran pinjaman, dan jangka waktu pinjaman.

Baca Juga: Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, Termohon PK memiliki hubungan istimewa dengan X Co. hal tersebut ditunjukkan dengan bukti kepemilikan penyertaan modal X Co terhadap usaha Termohon PK sebesar 99%. Oleh karenanya, Pemohon PK menyimpulkan biaya bunga tersebut sebenarnya merupakan dividen terselubung.

Pemohon PK juga melakukan reklasifikasi biaya royalti menjadi biaya dividen. Untuk membuktikan biaya royalti tersebut, perlu adanya bukti kepemilikan atas kekayaan intelektual. Namun, faktanya aktivitas pemberian know-how dari X Co kepada Termohon PK tidak dapat dibuktikan.

Termohon PK juga tidak menyerahkan sertifikat legal know-how yang telah didaftarkan di lembaga terkait. Adapun bentuk know-how tersebut juga tidak diuraikan oleh Termohon PK.

Baca Juga: Peran Pajak dalam Pembentukan Modal Pascapandemi

Kedua, penetapan besaran tarif transaksi. Besaran tarif atas transaksi yang dilakukan Termohon PK dan X Co tidak dapat merujuk pada P3B antara Indonesia dan Jepang. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut tidak didukung dengan SKD.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju terhadap seluruh koreksi Pemohon PK. Mengenai reklasifikasi biaya bunga menjadi dividen, pada dasarnya biaya bunga merupakan pembayaran bunga yang wajib dilakukan Termohon PK atas pinjaman sejumlah dana. Pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan yang kegiatan usahanya. Transaksi tersebut bukan merupakan pembayaran atas dividen sebagaimana pendapat Pemohon PK.

Sementara itu, terkait dengan biaya royalti, pembayaran dilakukan atas pemberian Informasi berupa pengetahuan teknik pengecatan produk otomotif yang diberikan oleh X Co. Teknik tersebut digunakan untuk membantu proses produksi agar lebih efisiensi dan efektivitas. Tanpa teknik tersebut, Termohon PK sulit untuk melakukan teknik pengecatan produk otomotif sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Baca Juga: Jokowi Diminta Ubah Skema Penghitungan Royalti Musik di Pertokoan

Adapun penetapan tarif royalti dan bunga tersebut seharusnya berdasarkan P3B antara Indonesia dan Jepang, yakni sebesar 10%. Sebab, Termohon PK sudah membuktikan bahwa pihaknya telah menyampaikan SKD yang membuktikan domisili dari X Co sebagai lawan transaksinya.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi objek PPh Pasal 26 masa pajak Januari 2011 berupa reklasifikasi biaya bunga dan biaya royalti menjadi biaya dividen senilai Rp183.306.275 dan koreksi tarif PPh Pasal 26 tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: PPh Bunga Obligasi Turun dan 2 Aplikasi Pajak Ditutup! Cek Videonya

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara ini, pembayaran biaya royalti dan biaya bunga sudah dilengkapi dengan SKD. Termohon PK juga dapat membuktikan transaksi pinjaman bunga dan kebutuhan penggunaan know-how dari X Co. Koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Isu Terpopuler: WP PT Perlu Diaudit dan DJP Cek Lagi Penerima Insentif

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26, bunga, royalti

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 September 2021 | 08:16 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ternyata Ini Alasan Tarif PPh Bunga Obligasi Dipangkas Jadi 10%

Sabtu, 04 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Penutupan Aplikasi oleh DJP dan Penurunan PPh Obligasi

Jum'at, 03 September 2021 | 17:30 WIB
PP 91/2021

Penurunan PPh Obligasi Diharapkan Ampuh Genjot Kapitalisasi Pasar

Jum'at, 03 September 2021 | 16:05 WIB
PP 91/2021

Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri Turun, Begini Kata Kemenkeu

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini