Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

RS Bukan Rujukan Covid-19 Beli Alkes, Bisakah Pakai Fasilitas PPN?

A+
A-
4
A+
A-
4
RS Bukan Rujukan Covid-19 Beli Alkes, Bisakah Pakai Fasilitas PPN?

Pertanyaan
PERKENALKAN, saya Rahma. Saya bekerja sebagai staf keuangan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sebagai informasi, Rumah Sakit tempat saya bekerja ini bukan merupakan rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk rujukan Covid-19.

Namun demikian, kami masih tetap membeli alat peralatan medis berupa alat PCR test dan ventilator untuk penanganan Covid-19. Pertanyaannya, apakah rumah sakit tempat saya bekerja bisa mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP)?

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Rahma. Terkait dengan PPN (DTP) untuk pembelian peralatan medis dalam rangka penanganan Covid-19, kita dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Covid-19 (PMK 239/2020).

Sesuai dengan pengaturan yang ada pada Pasal 2 ayat (1a) PMK 239/2020, insentif PPN dapat diberikan kepada:

“Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.”

Adapun pada Pasal 2 ayat (2) PMK 239/2020 disebutkan pihak tertentu tersebut termasuk badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain.

Sementara itu, pada Pasal 1 angka 14 diatur yang termasuk sebagai rumah sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I, atau Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, pada ayat (3) diatur barang kena pajak (BKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dapat memanfaatkan insentif PPN meliputi:

  1. obat-obatan;
  2. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. peralatan laboratorium;
  4. peralatan pendeteksi;
  5. peralatan pelindung diri;
  6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
  7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Dari uraian peraturan diatas, dapat disimpulkan insentif PPN DTP (tidak dipungut PPN) atas pembelian BKP yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 hanya diberikan kepada rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.

Dengan demikian, dalam hal pembelian alat PCR test dan ventilator di rumah sakit tempat Ibu Rahma bekerja tidak dapat menerima fasilitas PPN DTP. Oleh karena itu, pembelian BKP tersebut masih dikenakan pungutan PPN.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected] Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 239/2020, PPN DTP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dirjen Pajak Sebut NIK Jadi Basis Sistem Administrasi DJP yang Baru

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selidiki Tindak Pidana Perpajakan, DJP Gunakan Forensik Digital

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dukung Kegiatan Inti, DJP Perkuat Fungsi Penilaian

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Kamis, 28 Oktober 2021 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Segmentasi Pengawasan, AR KPP Pratama Fokus pada Wajib Pajak Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google