Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

A+
A-
0
A+
A-
0
Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengantisipasi pergerakan harga komoditas guna mencapai target pendapatan negara senilai Rp2.463,02 triliun pada tahun depan.

Walau target pendapatan negara pada 2023 tidak terpaut jauh bila dibandingkan dengan outlook pendapatan negara tahun ini yang senilai Rp2.436,9 triliun, risiko yang timbul dari volatilitas harga komoditas tetap membayangi.

"Kalau dilihat dari penerimaan hari ini mungkin dianggap aman. Pada sisi lain, gejolak komoditas yang bisa berimbas ke pajak, bea keluar, dan PNBP," ujar Sri Mulyani, dikutip pada Minggu (2/10/2022).

Baca Juga: BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah perlu membuat suatu mekanisme khusus apabila harga komoditas pada tahun depan ternyata tidak setinggi yang diasumsikan dan berdampak terhadap potensi pendapatan negara.

Sebagai informasi, pendapatan negara pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp2.463,02 triliun. Dari target pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.021,22 triliun dan PNBP senilai Rp441,39 triliun.

Dalam mencapai target penerimaan, pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan teknis pajak. Pertama, menindaklanjuti data dari PPS. Kedua, memperluas basis pajak melalui implementasi NIK sebagai NPWP;.

Baca Juga: Serahkan DIPA dan TKD 2023, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ekonomi Global

Ketiga, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak kaya, wajib pajak grup, dan ekonomi digital. Keempat, menyusun daftar prioritas pengawasan. Kelima, melakukan penegakan hukum dan melaksanakan kegiatan digital forensik.

Untuk mengoptimalkan penerimaan bea dan cukai, pemerintah akan melanjutkan pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE), meningkatkan efektivitas audit, mengharmoniskan kebijakan barang larangan serta pembatasan dengan K/L terkait, menyesuaikan tarif cukai, dan menetapkan barang kena cukai baru yakni produk plastik dan minuman berpemanis.

Dengan belanja negara senilai Rp3.016,17 triliun pada tahun depan, defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp598,15 triliun atau 2,84% dari PDB. Defisit anggaran kembali ke level di bawah 3% dari PDB tersebut sesuai dengan amanat Perppu 1/2020. (rig)

Baca Juga: Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, pendapatan negara, APBN 2023, gejolak harga, harga komoditas, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 November 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Restitusi Alami Kenaikan, Setoran Pajak Industri Manufaktur Melambat

Selasa, 29 November 2022 | 15:13 WIB
AGENDA PAJAK

PERTAPSI Gelar Seminar Nasional Tax Outlook 2023, Tertarik?

Selasa, 29 November 2022 | 14:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

2 Syarat agar Pengusaha di KPBPB Dapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Selasa, 29 November 2022 | 14:00 WIB
AUSTRIA

Kepada DPR, Otoritas Ini Usulkan Sektor Migas Kena Windfall Tax

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor