Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

A+
A-
8
A+
A-
8
Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengubah ketentuan terkait pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang diatur dalam Pasal 43A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Perubahan tersebut berupa penambahan Pasal 43 ayat (1a). Penambahan ayat baru ini sebagai penegasan bahwa pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) merupakan petugas pelaksana pemeriksaan bukper.

"Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan," begitu bunyi pasal 43A ayat (1a) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, dikutip Selasa (19/10/2021).

Pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukper tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Simak 'Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?'

Bukper berarti keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dirjen pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukper berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP). IDLP itu akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan dan/atau kegiatan lain.

Mengutip laman resmi DJP, selama ini masih ada yang menganggap pemeriksaan bukper sama dengan pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan.

Padahal, pemeriksaan bukper memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Penambahan Pasal 43A ayat (1a) ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pihak yang diberikan kewenangan di lingkungan DJP untuk melakukan penyelidikan adalah PPNS. Sebab, penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan itu sendiri.

Selain menambahkan Pasal 43A ayat (1a), bunyi Pasal 43A ayat (2) diubah. Perincian perubahan Pasal 43A ayat (2) dapat disimak pada tabel berikut:

Pasal 43A ayat (2) UU KUP

Pasal 43A ayat (2) UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP

Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Sumber: UU KUP dan UU HPP (sap)

Topik : bukti permulaan, pemeriksaan, pengawasan, Ditjen Pajak, UU HPP, RUU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

Minggu, 05 Desember 2021 | 09:47 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: Aturan Pelaksana PPS Segera Terbit & Revisi UU Ciptaker Dikebut

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Untuk Perkuat Basis Data

Minggu, 05 Desember 2021 | 06:00 WIB
PAJAK KARBON

Batas Emisi Pajak Karbon PLTU Masih Digodok, Ini Kata Kementerian ESDM

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi