Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Rencana Adopsi Pajak Minimum Global, Ceko Enggan Tinggalkan Hungaria

A+
A-
0
A+
A-
0
Rencana Adopsi Pajak Minimum Global, Ceko Enggan Tinggalkan Hungaria

Bendera Uni Eropa.

PRAHA, DDTCNews - Republik Ceko selaku Presidensi Uni Eropa menolak pemanfaatan skema enhanced cooperation guna memuluskan adopsi pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Menteri Keuangan Republik Ceko Zbynek Stanjura mengatakan negara-negara Uni Eropa masih memiliki waktu yang panjang untuk terus melaksanakan negosiasi.

"Kita perlu bersabar dalam mencari solusi. Cara terbaik ke depan adalah dengan mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua negara anggota," ujar Stanjura, dikutip Senin (19/9/2022).

Baca Juga: Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Untuk diketahui, ide untuk mengadopsi pajak minimum global Pilar 2 melalui skema enhanced cooperation muncul akibat penolakan adopsi pajak minimum tersebut oleh Hungaria.

Akibat veto dari Hungaria, pajak minimum global tak kunjung diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa mengingat Uni Eropa membutuhkan suara bulat dari seluruh negara anggota bila hendak mengadopsi kebijakan terkait pajak.

Lewat skema enhanced cooperation, setidaknya 9 negara anggota Uni Eropa bisa menjalin kerja sama pada bidang tertentu bila persetujuan oleh seluruh negara anggota dipandang tidak dapat dicapai. Dengan demikian, skema enhanced cooperation sesungguhnya membuka ruang bagi Uni Eropa untuk mengadopsi pajak minimum global tanpa menunggu Hungaria.

Baca Juga: Asosiasi Ini Minta Tax Holiday untuk Sektor Pertambangan Dicabut

Merujuk pada laman resmi Uni Eropa, skema enhanced cooperation didesain guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan akibat satu atau segelintir negara yang tidak ingin ambil bagian dalam kebijakan tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya terdapat 5 negara yang bersikukuh akan menerapkan pajak minimum global pada tahun depan meski kesepakatan pada level regional tidak tercapai. Negara yang dimaksud, yakni Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Spanyol.

Jerman bahkan membuka ruang untuk mengadopsi pajak minimum global secara unilateral lewat prosedur hukum domestik bila negara-negara Uni Eropa tak kunjung mencapai konsensus. (sap)

Baca Juga: Produsen BBM di Negara Ini Bakal Kena Tarif Windfall Tax 33 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, konsensus pajak global, pajak minimum global, OECD, tarif pajak minimum, Hungaria

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 November 2022 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

3 Insentif Bakal Terdampak Pajak Minimum Global, DJP Lakukan Analisis

Selasa, 15 November 2022 | 18:30 WIB
FILIPINA

Susul Indonesia, Filipina Segera Kenakan PPN atas Produk Digital

Selasa, 15 November 2022 | 16:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

DJP Catat Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

Selasa, 15 November 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Pajak Minimum Global, DJP Pertimbangkan Penerapan QDMTT

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya