Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menekankan tata kelola dana pensiun dan tata pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan guna mendorong penciptaan sistem pensiun yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan aset dana pensiun memang bertumbuh dari Rp561 triliun pada 2014 menjadi Rp834 triliun pada 2017. Meski demikian, peran dana pensiun pada industri keuangan Indonesia masih minim.
"Data ini menunjukkan masih banyak ruang pertumbuhan potensi dana pensiun di Indonesia. Kami sangat terbuka untuk mendengar bagaimana mempromosikan dan mendesain dana pensiun Indonesia di masa depan," ujar Askolani, dikutip Senin (26/10/2020).
Secara lebih terperinci, lembaga keuangan perbankan masih mendominasi industri keuangan Indonesia dengan porsi mencapai 78% dari total aset sektor finansial, sedangkan porsi dana pensiun masih sebesar 2,5% dari total aset.
Hal ini menunjukkan industri dana pensiun Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara yang sebanding.
Dalam hal pengelolaan dana pensiun, hingga saat ini masih terdapat manajer dana pensiun yang menempatkan aset pada instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang minim. Praktik ini tidak sesuai dengan karakteristik program pensiun dan berpotensi menimbulkan asset-liabilities mismatch.
Lebih lanjut, Askolani menuturkan tata kelola dana pensiun saat ini masih perlu diperbaiki bersamaan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri dana pensiun.
“Dengan tata kelola investasi yang tepat, manajemen risiko yang efektif, dan peningkatan kesadaran atas transparansi dan akuntabilitas, tata kelola dana pensiun bisa makin baik dan sejalan dengan best practice internasional,” katanya.
Askolani mengatakan peran dana pensiun tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan. Dana pensiun juga mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sudah lanjut usia.
Dengan demikian, diperlukan pengelolaan dana pensiun yang kuat untuk menciptakan sistem pensiun yang matang, inklusif, dan bisa diimplementasikan oleh manajer dana pensiun. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
(1) Sudah saatnya Menkeu mengalihkan pengelolahan dana pensiun dari defined benefits (dana pensiun dihitungan dari faktor x dikalikan dgn upah) menjadi defined contribution (ihran pasti) . Adapun alasannya iuran pasti lebih menjamin ketersediaan dana pensiun untuk karyawannya. (2) Perlu dibuatkan peraturan buat Perusahaan swasta utk diwajib mengikuti DPLK untum menjamin uangan pesangan/ penghargaan bilamana karyawan berhenti bekerja maupun pensiun. (3) Kontribusi dana pensiun perlu ditegaskan kembali. Kalau tidak salah kontribusi dana pensiun di UU pensiun tahun 1992 adalah 20% sedangkan peraturan OJK tahun 2016 kontribusi dana pensiun tidak diatur. (4) Peraturan OJK perihal kewajiban membeli anuitas dr perusahaan asuransi jiwa perlu direvisi. Alasannya asuransi jiwa yg mengelola anuitas terbatas pada beberapa perusahaan asuransi jiwa seperti Jiwasraya dan Bumiputera yg sedang mengalami masalah keuangan Saran sy dana DPLK seharusnya dapat dicairan seluruhnya dan dikelola pemilik dana
