PENERIMAAN PAJAK

Rapat Kerja Perdana 2019, Ini PR Sri Mulyani dari DPR

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 Januari 2019 | 19:48 WIB
Rapat Kerja Perdana 2019, Ini PR Sri Mulyani dari DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Anggota DPR memberikan pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya di Kemenkeu agar dapat secara konsisten meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) pada tahun ini.

Hal ini disampaikan Komisi XI DPR saat mengadakan rapat kerja perdana pada tahun ini dengan otoritas fiskal, otoritas moneter, dan Bappenas. Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan isu tax ratio menjadi perhatian utama wakil pemerintah. Apalagi, kinerja pada tahun lalu sudah berbalik naik.

“Komisi XI meminta Menkeu untuk meningkatkan tax ratio di 2019, sehingga meningkatkan kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan,” katanya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (16/1/2019).

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, tax ratio pada tahun lalu mencapai 11,5%. Kinerja ini sekaligus mencatatkan adanya titik balik. Maklum, selain mencatatkan shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak, tax ratio tercatat terus menurun sejak 2012.

Pada 2012, tax ratio berada di posisi 14,6%. Capaian itu kemudian tercatat turun pada 2013 menjadi 14,3%. Performa penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak juga kunjung membaik pada 2014 yang justru turun ke level 13,7%.

Pada 2015 dan 2016, tax ratio juga tercatat turun, masing-masing di level 11,6% dan 10,8%. Tidak cukup sampai di situ, capaian tax ratio menyentuh titik 10,7% pada 2017. Kinerja pada 2017 sekaligus mencatatkan posisi terendah selama pemerintahan Kabinet Kerja.

Selain pesanan mengerek naik tax ratio, Komisi XI juga memberikan dua pekerjaan rumah lainnya. Pertama, kepada Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Bappenas untuk mampu memenuhi asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.Kedua, kepada Bank Indonesia agar dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya terhadap dolar Amerika Serikat. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M