Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Profit Split Method sebagai Metode Transfer Pricing Pasca BEPS

3
3

DALAM era globalisasi saat ini, integrasi bisnis yang dilakukan oleh grup perusahaan multinasional telah terbukti mampu menekan biaya operasional, meminimalisir ketidakpastian pada pasar eksternal, dan meningkatkan laba secara keseluruhan. Integrasi bisnis tersebut akan memunculkan transaksi-transaksi khusus. Misalnya, lisensi teknologi, restrukturisasi bisnis, transaksi melalui cash pooling, dan pemusatan jasa untuk grup perusahaan. Transaksi-transaksi khusus ini tercipta melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemusatan fungsi penyedia jasa pendukung, riset dan pengembangan, manufaktur, dan distribusi.

Secara tidak langsung, adanya kebijakan strategis tersebut telah menciptakan suatu rantai nilai (value chain) secara global bagi grup perusahaan multinasional. Namun, dengan semakin terintegrasi bisnis maka dibutuhkan analisis yang mendalam untuk menilai kontribusi setiap entitas secara kualitatif dan kuantitatif dalam menciptakan nilai grup perusahaan multinasional. Dalam konteks transfer pricing, nilai yang tercipta dari integrasi bisnis tersebut menyebabkan analisis transfer pricing tidak lagi hanya sekedar tentang analisis fungsional dan menguji harga atau laba dengan metode yang paling sesuai.

Dalam menguji kewajaran transaksi afiliasi, OECD TP Guidelines sebagaimana telah direvisi terakhir kali tahun 2017 mengusulkan lima (5) metode untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi. Lima (5) metode tersebut adalah:

Metode berbasiskan perbandingan harga, yaitu: (i) Comparable Uncontrolled Price (CUP), (ii) Resale Price Method (RPM), dan (iii) Cost Plus Method (CPM); metode berbasiskan perbandingan laba, yaitu Transactional Net Margin Method (TNMM); dan metode yang berbasiskan alokasi laba dengan mempertimbangkan value chain yang terbentuk, yaitu Profit Split Method (PSM).

Apabila entitas dalam suatu grup hanya memiliki fungsi dan risiko yang terbatas, serta tidak memiliki aset tidak berwujud yang bernilai tinggi, metode transfer pricing yang layak adalah metode CUP, RPM, CPM, atau TNMM. Namun, apabila setiap entitas dalam grup ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk menciptakan suatu aset tidak berwujud yang bernilai tinggi (unik) dan menanggung risiko secara bersama-sama, lantas apakah 4 metode tersebut masih tepat diterapkan?

Jawabannya, tentu akan tidak tepat karena tidak dapat mencakup value chain yang tercipta melalui integrasi bisnis. PSM merupakan solusi atas keterbatasan atau kelemahan metode transfer pricing yang berbasis harga atau laba. Atau dengan kata lain, PSM merupakan metode transfer pricing yang tepat dalam era pasca Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Kelebihan dan Kekurangan PSM

Kelebihan PSM adalah tidak bergantung pada ketersediaan data pembanding internal atau eksternal. Selain itu, penerapan PSM didasarkan pada pembagian laba konsolidasi grup yang merujuk pada analisis fungsi, aset, dan risiko dari setiap entitas dalam grup perusahaan multinasional dan bagaimana value chain terbentuk.

Dalam penerepannya, menurut Fiona Gassauer-Fleissner (2017), PSM menganalisis kewajaran transaksi dua pihak yang bertransaksi (two-sided analysis) atau analisis seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi (multi-sided analysis). Oleh karena itu, PSM akan dapat mencakup value chain yang dibentuk oleh grup perusahaan multinasional. Selain itu, kelebihan lain PSM yaitu fleksibel namun tetap memerhatikan hal-hal yang spesifik, unik, fakta, dan keadaan yang tidak terdapat dalam bisnis perusahaan independen (OECD TP Guidelines, 2017).

Hal yang penting untuk dilakukan dalam menerapkan PSM adalah analisis value chain. Paragraf 26 Draf Diskusi Publik BEPS Aksi 8-10 tentang Revisi Pedoman PSM di jelaskan bahwa analisis value chain setidaknya mempertimbangkan beberapa faktor: (i) bagaimana dan di mana nilai dari perusahaan multinasional tercipta; (ii) peran dari para pihak yang secara signifikan melakukan fungsi tertentu, menggunakan aset, dan menanggung risiko secara ekonomis; (iii) bagaimana fungsi, aset, dan risiko tersebut saling berhubungan; (iv) bagaimana keadaan ekonomi dapat menciptakan peluang untuk memperoleh laba melebihi yang tersedia di pasar (contohnya: penggunaan harta tidak berwujud yang unik sebagai motor utama dalam memperoleh penghasilan); dan (v) keberlanjutan dari penciptaan nilai.

Meskipun demikian, penerapan PSM membutuhkan data dari setiap entitas dalam grup perusahaan multinasional secara global. Selama ini, kebutuhan data ini yang menjadi hambatan utama dalam penerapan PSM karena belum tentu data tersebut tersedia secara tersentralisasi. Akan tetapi, seiring diterbitkannya Aksi BEPS 13 tentang Country by Country Reporting dan dibentuknya konsensus kesepakatan Automatic Exchange of Information telah memberikan sinyal positif diterapkannya PSM sebagai metode analisis kewajaran transaksi afiliasi bagi perusahaan multinasional yang memiliki integrasi bisnis yang bersifat unik.

Tantangan dalam penerapan PSM adalah bagaimana menentukan dasar alokasi atas kontribusi setiap entitas dalam menciptakan value chain grup perusahaan multinasional. Dasar alokasi ini sangat penting untuk ditetapkan mengingat kepentingan negara-negara tempat entitas grup multinasional beroperasi memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Dalam hal alokasi laba, faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai dasar alokasi laba adalah kombinasi aset, gaji, atau penjualan (European Commision, 2016).

Apabila di suatu negara tempat perusahaan multinasional beroperasi memiliki banyak karyawan, sudah tentu negara tersebut menghendaki agar alokasi laba ditentukan berdasarkan jumlah karyawan ketimbang faktor lainnya. Namun, apabila di negara lainnya salah satu entitas grup perusahaan multinasional memiliki jumlah aset yang signifikan, negara lain akan cenderung memilih jumlah aset sebagai dasar alokasi laba. Oleh karena itu, suatu konsensus akan sangat sulit dicapai ditingkat global mengingat kepentingan setiap negara yang berbeda. Bahkan ditingkat regional pun konsensus tersebut sulit dicapai.

Hal ini berdasarkan pengalaman Uni Eropa, yaitu dengan gagalnya konsensus dalam proyek Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) di tahun 2011. Dalam CCCTB, menurut Paulus Merks, Jian-Cheng Ku, and Jesse Peeters, DLA Piper (2016), selain rumusan formula, konsensus juga sulit tercapai dalam menentukan laba konsolidasi (consolidated tax base) yang akan dialokasikan. Pada tahun 2016, proyek CCCTB diluncurkan kembali dan diharapkan negara-negara Uni Eropa akan menentukan pilihannya pada 1 Januari 2020.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode transfer pricing berdasarkan perbandingan harga dan laba akan semakin sulit diterapkan karena tidak tersedianya pembanding yang andal. Di sisi lain, dengan semakin memadainya informasi bisnis perusahaan multinasional secara global maka PSM lebih tepat dan mungkin dipergunakan dalam mengukur kontribusi yang unik dan bernilai tinggi tersebut. Namun, mengingat terdapatnya risiko pengenaan pajak berganda apabila masing-masing negara menghendaki faktor yang berbeda dalam pengalokasian laba, upaya yang dapat dilakukan adalah mencapai konsensus dasar alokasi laba penerapan PSM.

Perbandingan PSM dan Metode Global Formulary Apportionment

Selain metode PSM, terdapat metode non-Arm’s Length Principle (non-ALP) yang secara umum memiliki kesamaan dengan metode PSM. Metode ini disebut dengan Global Formulary Apportionment (GFA). Persamaan antara konsep PSM dan GFA adalah pengalokasian laba konsolidasi grup berdasarkan kontribusi masing-masing entitas dalam rantai nilai grup perusahaan multinasional. Di sisi lain, perbedaan antara PSM dengan GFA adalah alokasi laba dalam PSM didasarkan pada kontribusi dari tiap entitas dalam perusahaan terhadap penciptaan nilai bagi grup, sedangkan alokasi laba dalam GFA didasarkan pada rumus mekanis yang telah ditentukan terlebih dahulu (predetermined and mechanistic formula).

Apabila dicermati lebih jauh, PSM dan GFA memiliki esensi yang sama karena pada akhirnya penerapan PSM akan mempergunakan rumus mekanis tertentu. Lantas, mengapa terdapat penyebutan yang berbeda jika kedua metode tersebut memiliki esensi yang sama? Perlu dicatat bahwa GFA sudah terlanjur dianggap sebagai metode non-ALP yang dikritik dapat menyebabkan sengketa (Denise Gharky, 2012). Karena dengan GFA akan terjadi hal-hal sebagai berikut: (i) pengenaan pajak berganda yang disebabkan beberapa negara mungkin menggunakan ALP sedangkan negara lainnya menggunakan GFA, (ii) sulitnya mencapai keseragaman basis pajak yang dibutuhkan untuk menerapkan GFA, dan (iii) banyak negara sudah menyepakati prinsip ALP sebagai dasar alokasi laba yang adil. Dengan demikian, apabila GFA disebut dengan penamaan yang berbeda sebagai PSM, esensi dari metode ini lebih dapat diterima oleh publik.

(Ryan Permana Ginting adalah lulusan Program Studi Perpajakan FIA Universitas Brawijaya dan Transfer Pricing Course yang diselenggarakan oleh South-East Asian Program ITC Leiden University di Jakarta dengan beasiswa dari DDTC).

Topik : Ryan Permana Ginting, transfer pricing, BEPS
artikel terkait
Kamis, 30 Juni 2016 | 19:01 WIB
UU TAX AMNESTY
Rabu, 07 Desember 2016 | 20:05 WIB
RUU KUP: KEBERATAN & BANDING
Rabu, 14 Desember 2016 | 18:30 WIB
RUU KUP: HUKUM ACARA PIDANA
Selasa, 13 Desember 2016 | 14:41 WIB
RUU KUP - TERMINOLOGI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 14 Desember 2016 | 18:30 WIB
RUU KUP: HUKUM ACARA PIDANA
Rabu, 06 Februari 2019 | 09:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 12 Oktober 2018 | 07:44 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 14 April 2018 | 08:28 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 22 November 2017 | 13:45 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 06:30 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 26 Januari 2017 | 16:55 WIB
RUU KUP - POLA PEMIDANAAN
Senin, 08 Oktober 2018 | 06:56 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 23 November 2018 | 11:17 WIB
ANALISIS PAJAK