Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

PPS Bakal Perluas Basis Investor SBN Domestik, Ini Kata Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
PPS Bakal Perluas Basis Investor SBN Domestik, Ini Kata Kemenkeu

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai program pengungkapan sukarela (PPS) yang diselenggarakan selama semester I/2022 akan berdampak pada perluasan basis investor domestik pada Surat Berharga Negara (SBN).

Kemenkeu menjelaskan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur tarif PPh final untuk harta bersih yang diungkapkan diinvestasikan ke dalam SBN. Melalui langkah tersebut, wajib pajak diharapkan makin tertarik menginvestasikan dana bersihnya pada SBN.

"Dari sisi SBN, hal ini juga berfungsi sebagai bentuk perluasan basis investor domestik," sebut Kemenkeu dalam laporan APBN Kita edisi Maret 2022, Minggu (3/4/2022).

Baca Juga: Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

PMK No. 196/2021 mengatur aset yang diungkapkan wajib pajak dapat diinvestasikan pada SBN atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau energi terbarukan. Investasi harta bersih dapat dilakukan bertahap. Namun, investasi harus dilakukan secara penuh paling lambat 30 September 2023.

Investasi dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak investasi ditempatkan, tetapi dapat dipindah ke dalam bentuk lain setelah 2 tahun. Selain itu, tetap dimungkinkan perpindahan antarinvestasi maksimal 2 kali dengan hanya 1 kali perpindahan dalam 1 tahun.

Mengenai mekanisme investasi harta peserta PPS ke dalam SBN, wajib pajak dapat membeli SBN seri khusus di pasar perdana dengan transaksi private placement. Transaksi dilakukan berdasarkan harga pasar/market yield dan dilakukan melalui dealer utama secara periodik.

Baca Juga: PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Instrumen SBN yang menjadi alat investasi adalah SBN seri khusus yang dapat diperdagangkan, baik konvensional (SUN) maupun syariah (SBSN) dengan kupon tetap.

Hingga saat ini, pemerintah sudah dua kali melakukan transaksi private placement dalam rangka PPS, yaitu SUN-rupiah seri FR0094 tenor 6 tahun dan SUN-USD seri FR000 tenor 10 tahun pada 25 Februari 2022, serta SBSN seri PBS035 tenor 20 tahun pada 25 Maret 2022.

Menurut Kemenkeu, hasil penerbitan SBN tersebut akan digunakan sebagai general financing dalam pembiayaan APBN. Hal itu juga menandakan PPS tidak hanya meningkatkan potensi pajak, tetapi juga berdampak positif pada perluasan basis investor domestik.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

"Melalui adanya PPS, dapat dikatakan bahwa sekali dayung dua tiga pulau telah terlampaui," bunyi laporan tersebut.

UU HPP menjadi dasar penyelenggaraan PPS pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. (rig)

Baca Juga: WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Topik : investasi, kemenkeu, laporan apbn kita, PPS, investor, SBN, tax amnesty, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi