Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

PPN Final untuk UMKM, Setuju? Tulis Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

A+
A-
30
A+
A-
30
PPN Final untuk UMKM, Setuju? Tulis Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menerapkan skema pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021.

Pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan skema PPN final diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor tertentu yang kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukannya.

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

“Ini memberikan kemudahan kepada UMKM dan kegiatan usaha lain yang wajib melaksanakan kewajiban PPN," ujar Suryo.

Ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Namun, sebelumnya pemerintah menyatakan tarif PPN final akan sebesar 1% hingga 3% dari peredaran usaha.

Ketua Umum Asosiasi UMKM indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun ketentuan teknis mengenai pengenaan PPN final. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak perlu dikenakan pada kelompok usaha mikro dan kecil.

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

“Kalau usaha menengah tidak apa-apa karena sudah ke arah besar. Wajar dia dikenakan pajak sesuai ketentuan pemerintah," katanya.

Dia menyarankan PPN final hanya akan dikenakan pada kelompok usaha menengah yang lebih siap dan stabil dikenakan pajak. Menurutnya, kelompok usaha menengah selama ini juga telah menerapkan tarif norma PPN peredaran bruto tertentu sehingga lebih cepat beradaptasi jika PPN final mulai berlaku. Ikhsan mengaku masih menanti ketentuan teknis berupa PMK.

Lantas, bagaimana menurut Anda? Setujukah Anda dengan skema PPN Final bagi pengusaha Kecil (UMKM)? Berikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Baca Juga: Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Sebanyak 2 pembaca DDTCNews yang memberikan pendapat pada kolom komentar artikel ini dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam https://bit.ly/DebatPPNFinal akan berkesempatan terpilih untuk mendapatkan uang tunai senilai total Rp1 juta (masing-masing pemenang Rp500.000).

Debat ini hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk karyawan DDTC. Pemenang dipilih berdasarkan pada pengisian survei dan kolom komentar yang konstruktif, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang ditentukan oleh tim DDTCNews dan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Pajak hadiah ditanggung penyelenggara. Penilaian akan diberikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampai dengan Senin, 8 November 2021 pukul 15.00 WIB. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada Kamis, 11 November 2021. (kaw)

Baca Juga: CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Topik : debat, pajak, PPN, PPN final, UMKM, UU HPP
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
Pilih Setuju atau Tidak Setuju lalu tuliskan komentar Anda
Setuju
Tidak Setuju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Setuju 
24
66.67%

Wahyu A. Siregar

Senin, 08 November 2021 | 13:00 WIB
Alasannya sederhana: 1. Dengan diberlakukannya skema PPN dngan tarif final yg mengacu pada UU HPP, maka potensi pelaku UMKM yang akan dikukuhkan sbg PKP akan bertambah dengan signifikan, artinya penerimaan negara akan terdongkrak. 2. Pemberlakuan skema tarif final ini akan membuat PKP lebih rajin ... Baca lebih lanjut

Dwi Utomo

Senin, 08 November 2021 | 11:08 WIB
Kemudahan berusaha di Indonesia harus diiringi dengan kemudahan administrasi pajak. Untuk UMKM aturan PPh Final yang sudah ada dapat diimbangi dengan aturan PPN Final. tarif yang lebih ringkas, misalkan 1% atau 2% bagi PPN Final cukup adil bagi WP UMKM yang beromset antara 500jt s.d. 4.8 milyar. T ... Baca lebih lanjut

Donella Mirsha Pratama

Senin, 08 November 2021 | 09:25 WIB
Setuju. PPN Final lebih simple drpd skema umum dan PMK 74/2010 shg memudahkan administrasi perpajakan. Rencana tarif PPN Final 1-3% jg lbh rendah drpd PMK 74/2010, 4% utk JKP dan 3% utk BKP. Hal ini jg sejalan dg banyaknya pengusaha dg omzet <4,8M dlm 1 tahun yg scr sukarela mendaftarkan diri u/ dik ... Baca lebih lanjut

Adeline

Senin, 08 November 2021 | 08:51 WIB
UMKM dapat lebih dimudahkan dalam hal pengadministrasian pajak dengan diberlakukannya PPN final ini. Karena dapat dilihat bahwa masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam menghitung PPN yang harus dibayarkan.

Nadia Fahira

Minggu, 07 November 2021 | 22:29 WIB
Saya tidak setuju jika PPN Final dikenakan pada seluruh tingkatan umkm. Umkm merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian indonesia. Setiap tahunnya perkembangan usaha kecil informal mengalami peningkatan dan usaha kecil informal mengalami fluktuasi. Walaup ... Baca lebih lanjut

thona mutuah myco

Minggu, 07 November 2021 | 17:21 WIB
setuju memudahkan bagi UKM dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak serta membantu bagi yang kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukannya.

Kadek Pradnya

Minggu, 07 November 2021 | 16:03 WIB
Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan adalah sebagai bentuk keberpihakan dan upaya konsisten pemerintah untuk reformasi perpajakan dengan mengutamakan aspek kemudahan administrasi bagi wajib pajak khususnya UMKM yang berkontribusi besar pada perekonomian di In ... Baca lebih lanjut

awan

Minggu, 07 November 2021 | 12:39 WIB
sya ssetuju jika pelaksanaan nya rapi dan mudah PPN final ini akan sangat membantu bagi para UMKM yang selama ini ini kesulitan dan kebingungan dalam menghitung PPN yang harus dibayar terutama bagi UMKM yang tidak bisa memiliki PPN masukan, contohnya seperti pedagang pakaian di tanah Abang, me ... Baca lebih lanjut

Nyi Fa

Jum'at, 05 November 2021 | 17:32 WIB
Skema PPN Final ini cukup membantu pengusaha tertentu di dalam menjalankan kewajiban perpajakan PPN nya. Dalam hal ini, tentunya pemasukan negara juga akan meningkat.

Luftia Setiawan

Jum'at, 05 November 2021 | 11:44 WIB
Setuju karen a mengingat tax ratio Indonesia masih di angka 11,06% artinya tingkat kepatuhan warga Indonesia masih rendah apabila diterapkan dengan tarif progresif wajib pajak akan merasa kesulitan dengan adanya tarif ppn tersebut dimana mengingat sistem perpajakan Indonesia sistem self assment syst ... Baca lebih lanjut
1 2 3 4 >

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:30 WIB
KP2KP SANANA

Pantau Proses Bisnis WP, Pegawai Pajak Koordinasikan Ini dengan Pemda

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Harta Tak Diungkap Riskan Kena Sanksi, DJP: Kesempatan PPS Masih Ada

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tatap Muka dengan Nasabah Prioritas, KPP Jelaskan Sederet Manfaat PPS

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Pertalite Pakai QR Code, Uji Coba di 4 Wilayah Jawa Barat Ini