EFEK VIRUS CORONA

PPh UMKM Tidak Jadi 0%, Ini Skema Insentif yang Diambil Pemerintah

Dian Kurniati | Kamis, 30 April 2020 | 12:33 WIB
PPh UMKM Tidak Jadi 0%, Ini Skema Insentif yang Diambil Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak diturunkan menjadi 0%. Skema insentif diberikan melalui PPh ditanggung pemerintah (DTP).

Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan PPh UMKM ditanggung pemerintah. Hal ini diambil dengan pertimbangan jika dijadikan 0%, tarif akan sulit dikembalikan lagi di atas 0% setelah pandemi Covid-19 berakhir. Dengan skema PPh DTP, pelaku UMK tetap terbebas dari kewajiban pembayaran PPh selama 6 bulan.

“Tadinya Bapak Presiden mau menurunkan ke 0%, tapi kami menyampaikan sebaiknya tidak ke 0% dan tetep 0,5% tetapi ditanggung pemerintah. Ini karena kalau dinolkan, akan sulit sekali mengembalikan di atas 0%," katanya dalam rapat kerja bersama DPR melalui konferensi video, Kamis (30/4/2020).

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi telah memutuskan PPh UMKM DTP berlaku selama 6 bulan, mulai dari April hingga September 2020. Kriterianya adalah pelaku usaha dengan omzet di bawah 4,8 miliar.

Kebijakan pajak UMKM ditanggung pemerintah dilakukan untuk membantu pelaku UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi virus Corona. Pemerintah berharap para pelaku UMKM tetap bisa berproduksi dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Akhirnya disetujui dalam sidang kabinet," ujarnya. Simak artikel 'Pajak UMKM Resmi Ditanggung Pemerintah Selama 6 Bulan, Ini Aturannya'.

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Namun, Sri Mulyani belum menyebutkan nilai PPh UMKM yang akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan tersebut. Dia juga belum menjelaskan lebih lanjut terkait payung hukum untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Selain menanggung PPh UMKM, pemerintah juga menyiapkan empat skema bantuan lain untuk UMKM. Misalnya, pemberian bantuan sosial baik program keluarga harapan (PKH), paket sembako, bantuan langsung tunai (BLT), BLT desa, pembebasan/pengurangan tarif listrik, dan kartu prakerja pada pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan terdampak virus Corona.

Ada pula relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, baik dengan penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit Ultra Mikro atau UMi, maupun PNM Mekaar. Penundaan angsuran juga bisa dinikmati pelaku usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, maupun bantuan permodalan dari beberapa kementerian. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

16 Mei 2020 | 20:36 WIB

dibebaskan selama 6bulan mana buktinya pak , saya baru bulan april saja yg di bebaskan dan tiba tiba hari ini saya diinfokan oleh pihak marketing bank melakui wa bahwa saya harus membayar bunga perpanjangan 6bulan dengam 2 tahap terhitung dari bulan mei sampai juli saya bayar 1% dan agustus sampai oktober 4% peraturan sudah di buat tapi hasilnya nihil dan saya harus di bayar bulan ini sebelum bank libur lebaran ini saya tahu info sudah dipertengahan cari kmna pak uangnya usaha saya saja tidak berjalan selama psbb di berlakukan di jakarta

16 Mei 2020 | 20:36 WIB

dibebaskan selama 6bulan mana buktinya pak , saya baru bulan april saja yg di bebaskan dan tiba tiba hari ini saya diinfokan oleh pihak marketing bank melakui wa bahwa saya harus membayar bunga perpanjangan 6bulan dengam 2 tahap terhitung dari bulan mei sampai juli saya bayar 1% dan agustus sampai oktober 4% peraturan sudah di buat tapi hasilnya nihil dan saya harus di bayar bulan ini sebelum bank libur lebaran ini saya tahu info sudah dipertengahan cari kmna pak uangnya usaha saya saja tidak berjalan selama psbb di berlakukan di jakarta

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak