Berita
Sabtu, 04 Juli 2020 | 15:01 WIB
KOTA BOGOR
Sabtu, 04 Juli 2020 | 14:01 WIB
LAPORAN WHO
Sabtu, 04 Juli 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Sabtu, 04 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN KUBU RAYA
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Politik Kurang Stabil, Tax Ratio Tetap Tinggi

A+
A-
0
A+
A-
0
Politik Kurang Stabil, Tax Ratio Tetap Tinggi

THAILAND termasuk negara yang memiliki infrastruktur yang berkembang baik. Dukungan infrastruktur ini terbukti mempercepat pemulihan ekonominya. Pada 2009 saat krisis global menghantam, perekonomiannya terkontraksi 2,3%. Namun, setahun berikutnya, pertumbuhannya sudah berbalik melompat 7,8%.

Negara yang tidak pernah dijajah ini juga memiliki sistem perekonomian yang terbuka, pro-kebijakan investasi, dan industri berbasis ekspor yang kuat. Sayang, politiknya kurang begitu stabil. Inilah negara yang paling sering mengalami kudeta, terutama dari sayap militernya.

Kebijakan Perpajakan

Baca Juga: Ini Cara Thailand Hadapi Google Tax

Tax ratio Thailand tergolong tinggi di kawasan, 17%. Tarif PPh badannya bersaing, 20%, dengan tarif PPh orang pribadi 0%-37%. Daya saing tarif pajak ini, ditambah dukungan infratruktur tadi, membuat Thailand menjadi salah satu negara penerima investasi langsung asing (foreign direct investment/ FDI) terbesar di kawasan.

Negara yang dipimpin Raja Bhumibol Adulyadej ini juga telah memberlakukan aturan-aturan transfer pricing sesuai dengan pedoman Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), antara lain dengan memberlakukan arm’s length basis.

Perusahaan di Thailand harus memastikan bahwa harga dari transaksi yang mereka lakukan dengan pihak terafiliasinya sudah sesuai dengan metodologi yang dijadikan pedoman dan melakukan transfer pricing documentation (TP Doc).

Baca Juga: Negara Ini Bakal Tinggalkan Penggunaan Uang Kas

Sejalan dengan itu, Thailand telah menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda dengan 56 negara, di antaranya Armenia, Finlandia, Malaysia, Slovenia, Australia, Prancis, Mauritius,Afrika Selatan, Austria, Jerman, Myanmar, Spanyol, dan Bahrain. (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Thailand
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Monarki
PDB nominal US$395 juta (2015)
Pertumbuhan ekonomi 2,8% (2015)
Populasi 68 juta jiwa (2014)
Tax Ratio 17% (2015)
Otoritas Pajak The Revenue Department
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 20%
Tarif PPh Orang Pribadi 0%-37%
Tarif PPN 10%
Tarif pajak dividen 10%
Tarif pajak royalti 15%
Tarif bunga 10%-15%
Tax Treaty 56 negara
Topik : profil perpajakan Thailand, pajak Asean
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Sabtu, 04 Juli 2020 | 15:01 WIB
KOTA BOGOR
Sabtu, 04 Juli 2020 | 14:01 WIB
LAPORAN WHO
Sabtu, 04 Juli 2020 | 13:01 WIB
ANDI BACHTIAR YUSUF:
Sabtu, 04 Juli 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Sabtu, 04 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN KUBU RAYA
Sabtu, 04 Juli 2020 | 09:12 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 04 Juli 2020 | 09:01 WIB
PERPRES 72/2020
Sabtu, 04 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 04 Juli 2020 | 07:01 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT