Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

PMK Baru! Ketentuan DPP Nilai Lain Pupuk Bersubsidi Direvisi

A+
A-
7
A+
A-
7
PMK Baru! Ketentuan DPP Nilai Lain Pupuk Bersubsidi Direvisi

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2022. 

JAKARTA, DDTCNews— Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyesuaikan ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan pupuk bersubsidi.

Penyesuaian itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66/PMK.03/2022 (PMK No. 66/2022). Penyesuaian dilakukan untuk merespons adanya perubahan tarif PPN serta untuk menjamin rasa keadilan serta memberikan kepastian hukum.

“[PMK 66/2022] Untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak yang menyerahkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian,” demikian bunyi pertimbangan PMK 66/2022, Senin (18/4/2022).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

Berdasarkan PMK 66/2022, penyerahan pupuk bersubsidi oleh pengusaha kena pajak (PKP) dikenai PPN. Adapun PPN atas bagian harga yang mendapatkan subsidi dibayar oleh pemerintah. Sementara itu, PPN atas bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi dibayar oleh pembeli.

PPN atas pupuk bersubsidi ini dihitung dengan menggunakan DPP nilai lain. Penentuan nilai lain atas bagian harga pupuk bersubsidi yang mendapatkan subsidi dihitung dengan formula 100/(100+tarif PPN yang berlaku) dikali dengan pembayaran subsidi.

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Sementara itu, nilai lain atas bagian harga pupuk bersubsidi yang tidak mendapatkan subsidi dihitung dengan formula 100/(100+tarif PPN yang berlaku) dikali dengan harga eceran tertinggi (HET). HET merupakan harga pupuk bersubsidi yang diatur oleh menteri pertanian.

PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi dipungut 1 kali oleh produsen pada saat diserahkan kepada distributor. Dengan demikian, penyerahan pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer atau dari pengecer kepada kelompok tani dan/atau petani tidak perlu lagi dipungut PPN.

PMK 66/2022 ini berlaku mulai 1 April 2022. Berlakunya PMK 66/2022 ini sekaligus mencabut ketentuan terdahulu yang diatur dalam PMK 62/2015. (rig)

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pmk 66/2022, pupuk bersubsidi, dpp nilai, PPN, peraturan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut