BERITA TERKINI
Ilustrasi kawasan berikat.
JAKARTA, DDTCNews—Perusahaan-perusahaan yang memiliki izin untuk beroperasi di kawasan berikat berpeluang mendapatkan sejumlah insentif pajak antara lain seperti insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25 dan insentif PPN.
Perusahaan yang dimaksud tersebut antara lain pemilik izin penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, atau pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat (PDKB).
Ketentuan baru itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.
Pemerintah memberikan perluasan cakupan pengusaha yang dapat mengajukan insentif lantaran pandemi Covid-19 telah memengaruhi produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha.
“Pandemi Covid-19 memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan penanggulangan,” demikian kutipan pertimbangan PMK No.44/2020.
PMK yang berlaku mulai 27 April 2020 ini menggantikan beleid sebelumnya yaitu PMK 23/2020. Dalam PMK 44/2020, setidaknya ada lima insentif pajak yang diatur yaitu, insentif PPh Pasal 21, PPh final UMKM, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 dan PPN.
Untuk PPh Pasal 21, insentif yang dapat diberikan kepada wajib pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Begitu juga dengan insentif PPh Final UMKM, yang kini bisa ditanggung pemerintah.
Untuk PPh Pasal 22 Impor, wajib pajak berpeluang untuk mendapatkan insentif berupa pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Sementara untuk PPh Pasal 25, insentif yang diberikan berupa diskon pajak sebesar Rp30%.
Kemudian untuk PPN, insentif yang diberikan berupa restitusi dipercepat. Wajib pajak yang memenuhi kriteria dan persyaratan berpeluang mendapatkan restitusi dipercepat sebagai PKP berisiko rendah. (rig)
