Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Perkuat Fungsi Pengawasan Wajib Pajak, Fiskus Sambangi Sentra Industri

A+
A-
1
A+
A-
1
Perkuat Fungsi Pengawasan Wajib Pajak, Fiskus Sambangi Sentra Industri

Ilustrasi.

JEPARA, DDTCNews – Guna memperkuat fungsi pengawasan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Satu mendatangi sentra industri furnitur di Kota Jepara, Jawa Tengah pada 22 September 2022.

Berkolaborasi dengan KPP Pratama Jepara, tim dari KPP PMA Satu yang terdiri atas Kepala Seksi Pengawasan IV Sri Lestari Pujiastuti dan 3 orang account representative (AR), yaitu Rany Sangadji, Tri Utomo, dan Listyo Asih mendatangi 4 lokasi usaha wajib pajak.

“Salah satu wajib pajak yang dikunjungi ialah PT Ever Wood yang bergerak dalam industri furnitur dari kayu dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 31001,” sebut KPP PMA Satu seperti dikutip dari laman DJP, Jumat (14/10/2022).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Dalam kunjungan tersebut, tim KPP mendalami seluk beluk dalam industri furnitur. Menurut KPP, pendalaman seluk beluk usaha wajib pajak merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Pelaksanaan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak tersebut juga merupakan implementasi dari Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ./2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Simak juga, Tak Mau Temui Petugas Pajak yang Berkunjung, Siap-Siap Konsekuensinya.

Sementara itu, Sri Lestari berharap pertemuan langsung dengan wajib pajak ini dapat memperkaya pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan. Harapannya, pembayaran pajak dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

“Begitu pula dengan kepatuhan dalam pelaporan SPT, baik Tahunan maupun Masa,” tuturnya.

Sri Lestari menambahkan tujuan lain dari kunjungan tersebut ialah untuk melaksanakan program knowing your taxpayer. Selain itu, kunjungan kepada wajib pajak juga menjadi kesempatan untuk memberikan edukasi dan menangkap berbagai masukan dari wajib pajak.

Berdasarkan SE-05/PJ/2022, kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak. (rig)

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kpp penanaman modal asing satu, kunjungan, visit, pengawasan pajak, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T